Puan Maharani ke Jokowi: Hati-hati Longgarkan PSBB

Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintahanan Jokowi hari-hati jika ingin melonggarkan PSBB.
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan) (Foto: Istimewa)

Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menerapkan prinsip kehati-hatian jika ingin melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Senin 11 Mei 2020.

Menurut Puan, pemerintahan Jokowi harus memperhatikan angka perkembangan pasien positif virus corona yang kini masih fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan kasus positif Covid-19 yang disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setiap harinya.

Keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat.

"Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari," ujar.

"Sangat penting, agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat," ucap Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menilai data yang lengkap itu dibutuhkan karena kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru sehingga pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya.

Hal itu menurut dia bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, namun mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi C)VID-19.

"Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," katanya.

Selain itu menurut dia, perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19 karena penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya. []

Berita terkait
DPR Minta Aturan Lebih Tegas Sikat Pelanggar PSBB
Anggota Komisi IX DPR meminta pemerintah pusat mengeluarkan aturan lebih tegas untuk para pelanggar kebijakan PSBB.
Masyarakat Ingin Ibadah di Luar Rumah Diganjar Sanksi
Survei Komnas HAM: masyarakat ingin warga yang masih ngeyel menjalankan ibadah di tempat publik diganjar sanksi.
Bahaya saat Anies Baswedan Tunda Sebar Bansos PSBB
Ombudsman mengingatkan bahaya yang dihadapi menyusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda penyaluran bansos saat PSBB.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara