Jakarta, (Tagar 29/1/2019) - Sampai saat ini kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno masih kosong. Tarik menarik antara Partai Gerindra dan PKS soal wagub ini masih terus terjadi, belum ada kesepakatan.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni kosongnya kursi wagub DKI disebabkan faktor tidak terjalin konsolidasi yang baik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.
“Ya saya kira itu gambaran ketidakkompakan PKS dengan Gerindra,” ucapnya singkat saat dihubungi Tagar News melalui sambungan telepon, Senin (28/1).
Lebih lanjut kata Antoni, dalam hal ini terutama partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ia nilai bersifat tamak dan rakus jabatan. Bahkan, tidak hanya di posisi wagub DKI Jakarta saja, Antoni menyebut Gerindra rakus jabatan hingga ke skala nasional.
Baca Juga: Politik Menguat di Hari Jumat
“Terutama karena Gerindra tamak dan rakus jabatan. Capresnya sudah dari dia dan cawapresnya juga dari dia. Sekarang wakil gubernur pun gak mungkin pakai yang lain gitu lho,” imbuhnya.
Sekjen PSI menyebut mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut UU Pilkada). UU ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2016. Saat itu, sebagian besar partai di DPR sudah menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah.
“Kan memang ada di undang-undangnya itu disebutkan, yang menentukan siapa, yang akan jadi itu adalah partai pengusung. Yang dalam hal ini adalah Gerindra dan PKS,” jelasnya.
Maka itu kata Antoni, kubu Prabowo pada konteks ini jelas masih belum sanggup untuk mengurus negara Indonesia yang total memiliki 34 Provinsi.
“Ya kira-kira begitu. Gimana mau urus nasional, sementara di DKI saja tidak bisa,” pungkasnya. []
