Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang mencapai Rp 800 miliar. PSI minta Anies agar meniru marahnya Ahok dalam isu serupa.
"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Desember 2020 lalu.
Menurut dia, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Anies terpaksa memotong gaji PNS sebesar 50 persen.
"Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," katanya.
Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar. (Foto: Tagar/Dok Tagar TV)Menurut PSI, Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI.
"Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.
Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, kata dia, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung.
"Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan," tambah Michael.
Michael menjelaskan, polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Kata dia, pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan "Pemahaman Nenek Lu!" untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.
Dia melanjutkan, pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang. []
