Bandung - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo menilai pemberian pin emas sebagai tanda terimakasih atau jasa untuk 100 anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 yang sampai menelan anggaran Rp 1 miliar kurang tepat.
Alasannya, karena dibandingkan kinerja atau prestasi sebagian anggota dewan menunjukkan kinerja kurang memuaskan, tidak berbanding lurus dengan biaya cukup tinggi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pembagian pin emas tersebut.
“Dikatakan bahwa ini tanda terima kasih (kadeudeuh) atas jasanya mengabdi 5 tahun. Seharusnya ada parameter objektifnya karena tidak semua anggota dewan berhak dapat kadeudeuh.Tidak semuanya berjasa,” tutur dia kepda Tagar saat dihubungi dari Bandung, Selasa 13 Agustus 2019.
Lebih lanjut Ariyo menjelaskan, bandingkan jumlah program legislatif daerah atau prolegda DPRD Jawa Barat dengan perda yang berhasil dikeluarkan. Kemudian, bandingkan dengan berapa banyak hak intepelasi, angket dan pendapat yang diajukan.
“Seberapa besar hal tersebut bisa berdmpaknya untuk masyarakat Jawa Barat,” jelas dia.
Kemudian dari sisi dedikasi terang dia, harus ada perbedaan antara anggota dewan yang kerjanya hanya menitip absen atau bahkan jarang hadir dengan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.
“Apabila pemberian pin emas sebagai tanda jasa atau terima kasih seharusnya ada parameter jelas. Penghargaan atau tanda terima kasih atas jasa itu minimal ada 3 aspek, ada dedikasi, prestasi dan loyalitas,” terang dia.
Disamping kinerjanya yang kurang memuaskan kata Ariyo, lagi pula apa yang sudah diberikan pemerintah seperti gaji, berbagai fasilitas dan tunjungan dirasa sudah mencukupi untuk 100 anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.
PKB, Dahulukan Pembiayaan Untuk Kepentingan Masyarakat
Ditemui secara terpisah Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Oleh Soleh menambahkan, pemberian pin emas untuk 100 anggota DPRD Jawa Barat itu eloknya mendahulukan pembiayaan untuk program kepentingan masyarakat.
“Baru setelah program masyarakat terpenuhi, anggaran untuk pin emas bisa dialokasikan,”tambah dia.
Adapun mengenai asas kepatutan dan kewajaran serta kinerja 100 anggota DPRD yang akan menerima pin emas tersebut, Oleh menilai bahwa hal itu subjektif. Tetapi apabila nilai pin emas dibandingkan dengan jasa dan kinerja anggota dewan khususnya yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat, tak pernah absen atau melaksanakan seluruh kewajibannya sebenarnya tak sebanding.
“Karena bagaimanapun juga anggota dewan (beberapa) sudah mengabdi untuk masyarakat selama 5 tahun, membantu dalam membangun Jawa Barat,” kata Oleh. []
