Medan, (Tagar 4/4/2018) - Sehari setelah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan berunjuk rasa tuntut Presiden Jokowi segera diganti, Selasa(3/4). Dengan tuntutan yang serupa, puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan datangi Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu(4/4) meminta DPRD Sumut agar sama-sama menyuarakan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain menolak Undang-undang MD3, PMMI juga meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk menghentikan Hutang Luar Negeri dengan mencari solusi untuk melunasi tanpa menjual aset negara dan juga tanpa Investasi Asing.
"Jokowi-JK telah gagal dan menyengsarakan rakyat. Maka kami minta DPRD bersama-sama dengan kami untuk menolak kebijakan Jokowi-JK, lengserkan Jokowi, ganti presiden," teriak koordinator aksi, Alirahman Sihombing.
Massa membandingkan era kepeminpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu ramai didemo karena menaikkan harga BBM. Sedangkan dimasa kepemimpinan Jokowi-JK, PDI-Perjuangan saat itu disebut-sebut paling dominan menentang kebijakan SBY.
"Mana kalian anggota DPR dari PDIP, keluar kalian. Kenapa masa Presiden SBY kalian paling ribut?. Sekarang kalian diam saja. Apa karena sekarang kalian berkuasa? Mana ini anggota DPRD satupun tak ada yang menerima kami," teriaknya lagi.
Belum satupun anggota DPRD yang menghampiri dan menerima massa PMII hingga pukul 13.00. Dilokasi, massa yang dikawal puluhan aparat Kepolisian mulai tampak anarkis dengan memanjat dan menggoyang-goyang pagar gedung DPRD yang tampak hampir rubuh.
"Woi..keluar kalian. Jangan jadi pengecut," teriak salah seorang demonstran sambil memanjat pagar.
Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Sutrisno Pangaribuan, salah seorang anggota DPRD Sumut (Fraksi PDI-Perjuangan) yang sebelumnya juga baru saja menerima aksi mahasiswa lainnya datang menemui mereka.
"Maaf kebetulan saya sendiri yang ada disini. Harusnya saya sendiri pun tugas luar sama dengan yang lain. Tapi karena kawan-kawan mahasiswa mau aksi saya tunggu," katanya.
Seusai mendengar pendapat Sutrisno, agar PMII kelak diikutsertakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sumut dan tuntutannya akan disampaikan ke pimpinan, mahasiswa pun membubarkan diri dengan harapan aksinya diteruskan ke DPR RI dan Pemerintah. (wes)
