Projo Minta Jokowi Rangkul Semua Elemen Sukseskan Vaksinasi

Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta Presiden Joko Widodo merangkul semua elemen bangsa untuk mensukseskan vaksinasi corona.
Panel Barus bersama Presiden Jokowi dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo), Panel Barus mengatakan dalam kehidupan bernegara, Indonesia berjanji akan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul semua elemen bangsa untuk mensukseskan vaksinasi corona.

Panel menyebut, hal itu tertuang secara terang dalam frasa 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'.

Rangkulan Presiden terhadap tokoh-tokoh masyarakat bermakna hidup-matinya republik, jika kita melihat dari sisi sukses atau tidaknya program vaksinasi sebagai pertahanan bangsa

Menyoal vaksin Covid-19 yang belakangan menjadi perbincangan khalayak ramai, dia menyebut ada kegelisahan terkait isu vaksinasi yang akan dijalankan secara berbayar atau 'Vaksin Mandiri'.

Melalui keterangan yang diterima Tagar, Kamis, 17 Desember 2020. Dia mengatakan, jika semangatnya adalah mendorong partisipasi warga yang berada dan mau mensubsidi sesama anak bangsa dengan senang hati, mengapa harus dilakukan oleh perusahaan.

"Yang meskipun punya negara, tapi harus ada hitung-hitungan untung rugi. Amanat penderitaan rakyat yang diwujudkan menjadi sebuah Republik Indonesia jelas berposisi dan mendikte bahwa vaksin sebagai instrumen negara melindungi segenap Bangsa Indonesia, adalah hak asasi seluruh warga dan sekaligus kewajiban seluruh warga," ujar Panel.

Lantas, dia menegaskan, vaksin Covid-91 tidak boleh dijadikan komoditas. Sebab, lanjutnya, setiap warga negara berhak dan wajib untuk divaksin.

"Artinya, vaksin Covid-19 bersifat sebagai barang publik, sebuah layanan publik yang seharusnya tidak menjadi komoditi. Maka, mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari program vaksinasi sebenarnya setara dengan penjahat dan koruptor dan dapat dipidanakan," kata dia.

Lebih lanjut, Panel mengatakan, jika pemerintah membutuhkan sumber daya finansial untuk menjalankan vaksinasi, negara dapat memfasilitasi gotong royong donasi masyarakat kepada daerah-daerah yang membutuhkan.

"Atau juga, negara bisa saja meminjam dari publik melalui mekanisme finansial seperti Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang diperlakukan khusus tanpa bunga," tuturnya.

Pandangannya, sebaiknya masyarakat Indonesia bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

"Komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang. Langkah berikutnya, Pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi Covid-19," ucap dia.

Menurutnya, saat ini tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar. Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit.

"Harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi. Sewaktu pemilu saja, negara harus mengangkut kotak suara ke saudara-saudara kita yang terisolasi dengan jalan kaki, naik kuda, sampai perahu. Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," katanya.

Dia berpendapat, pemerintah harus mengkalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien Covid-19.

Panel melanjutkan, masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai. Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri.

"Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini. Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat. Dia berpandangan, jika benar rasionya, negara akan membutuhkan paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik.

"Bagaimana mereka akan dilatih untuk mengangkut vaksin, menjaga protokol kesehatan di pusat-pusat vaksinasi tingkat desa, memastikan vaksinasi setiap orang dengan benar dan begitu banyak detail yang harus dipenuhi," tuturnya.

Demi melancarkan pendistribusian vaksin tersebut, Panel menyarankan agar Presiden Jokowi merangkul kembali semua elemen masyarakat, tidak peduli profesi, agama, suku dan golongan.

"Dengan merangkul dan memobilisasi, kecerdasan-kecerdasan publik akan muncul dan solusi-solusi lokal untuk problem-problemi dapat terlaksana. Rangkulan Presiden terhadap tokoh-tokoh masyarakat bermakna hidup-matinya republik, jika kita melihat dari sisi sukses atau tidaknya program vaksinasi sebagai pertahanan bangsa," tuturnya.

Dia berharap, rakyat di seluruh penjuru negeri perlu dimenangkan hatinya untuk mendukung dan tidak menghambat program vaksinasi.

"Presiden Jokowi tentunya telah mendengar bahwa ada narasi-narasi dan disinformasi mengenai vaksin Covid-19, dari mulai yang meragukan efektivitas vaksin yang ada sampai berasal dari mereka yang percaya teori konspirasi anti-vaksin," katanya.

"Ini perlu dimenangkan hati dan pikirannya, dan rangkulan presiden harus menjangkau tokoh-tokoh setempat dari mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa sampai tokoh-tokoh adat. Presiden harus menggerakkan sumber daya resmi dan tidak resmi, tokoh-tokoh yang loyal kepada presiden, untuk mensinergikan aparatus pemerintahan dalam langkah Negara mempertahankan keberlangsungannya dari ancaman Covid-19," ucap Panel menambahkan.

Kata dia, dengan orkestrasi dan kesungguhan hati seperti itu, Presiden Jokowi dapat memastikan program vaksinasi Covid-19 berjalan sukses. Dan Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan.[]

Berita terkait
Figur Ketua Umum Projo Budi Arie Sebelum Jadi Wamen
Dia mendampingi Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Jokowi Gratiskan Vaksin, Deddy Corbuzier Dapat Jawaban
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang bakal memberikan vaksin gratis kepada masyarakat, sukses menyita perhatian Deddy Corbuzier.
Jokowi Orang Pertama Coba Vaksin Sinovac, MPR: Itu Artinya Aman
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai kesiapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama divaksin menunjukkan Sinovac aman.