UNTUK INDONESIA
Program Biodiesel Dinilai Minim Keterlibatan Petani
Kelompok petani sawit menyebut tidak dilibatkan dalam rantai pasok program biodiesel
Indonesia telah melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodesel dengan komposisi campuran nabati 30 persen dan solar 70 persen. (Foto: Channel News Asia|Kiki Siregar).

Jakarta - Manajer Riset Traction Energy Asia Ricky Amukti mengatakan kebijakan pemerintah dalam program biodiesel masih terkesan reaktif dan kurang memperhitungkan dampak kerugiannya terutama terhadap petani kelapa sawit.

Menurut dia, indikasi tersebut nampak melalui keputusan menaikkan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) sebesar US$ 5 tiap kenaikan US$ 25 pertonnya.

“Jika pemerintah tetap pada rencananya untuk menaikkan bauran biodiesel, maka insentif yang perlu dikeluarkan oleh negara akan semakin tinggi, padahal pemerintah seharusnya mengambil langkah mundur ke B20 dalam situasi ekonomi seperti ini, apalagi sampai saat ini belum ada manfaat langsung yang diterima petani sawit swadaya dari program biodiesel,” ujarnya kepada Tagar dalam keterangan resmi, Kamis, 10 September 2020.

Dalam catatannya, pemerintah kini gencar dalam menjalankan program biodiesel. Tingka bauran minyak kelapa sawit atau CPO pun terus ditingkatkan dari B20, B30, bahkan kini mengejar target menjadi B40 hingga B50.

Ricky menambahkan, pengeluaran terbesar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), saat ini adalah untuk intensif biodiesel atau membayar gap harga CPO dan solar ke perusahaan kelapa sawit. Dari Rp 33,6 triliun penyaluran dana BPDPKS pada 2019, setidaknya Rp 29,2 triliun dialokasikan untuk intensif biodiesel.

Dari jumlah tersebut, kata dia, manfaat yang diterima petani masih minim. Padahal petani selalu digadang-gadang akan mendapatkan manfaat dari program biodiesel pemerintah.

“Ini dapat dilihat dari tidak adanya direktorat tertentu di BPDPKS yang mengurus petani swadaya. Kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit tidaklah sedikit. Data Dirjen Perkebunan mencatat petani swadaya memasok 34 persen dari total produksi sawit nasional,” tutur Ricky.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai apabila biodiesel belum kelihatan menguntungkan kenapa harus buru-buru ditambah baurannya. Bahkan biodiesel yang sekarang pun belum menguntungkan buat petani.

“BPDPKS juga perlu untuk dievaluasi terkait apa saja yang sudah dilakukan selama 5 tahun berdiri, termasuk evaluasi masalah penyaluran dananya yang mayoritas justru lari ke perusahaan kelapa sawit dan tak berdampak pada kesejahteraan petani maupun rakyat,” ungkap dia.

Darto juga menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan pungutan ekspor pun, melalui BPDPKS juga merupakan langkah yang gegabah karena menaikkan pungutan ekspor dapat berdampak pada menurunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga petani akan menjadi pihak yang paling terdampak.

“Setidaknya pemerintah perlu memastikan agar perusahaan kelapa sawit wajib membeli sebagian TBS-nya dari pekebun mandiri supaya program biodiesel bisa menciptakan pasar bagi pekebun,” tutupnya.

Berita terkait
Pak Jokowi, Petani Sawit Tak Masuk Rantai Pasok B30
Pemerintah dianggap perlu untuk melibatkan petani sawit skala kecil dalam program biodiesel B30 agar tidak melulu dikuasai korporasi besar
DPR Siap Fasilitasi Polemik Biodiesel Petani Sawit
Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDIP Ansy Lema menyatakan siap memperjuangkan kepentingan petani sawit dalam program biodiesl B30
BPDPKS Diminta Gandeng Milenial Kelola Sawit Energi
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung meminta BPDPKS menggandeng milenial untuk kembangkan sawit menjadi energi alternatif ramah lingkungan.
0
Kota-kota yang Memanjakan Pengguna Sepeda di Uni Eropa
Beberapa kota di Eropa membangun jalur agar ramah bagi sepeda sehingga memanjakan pesepeda yang juga ramah lingkungan