Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemimpin yang berani mengambil risiko. Jokowi disebut berani mengambil sikap terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja meski di tengah penolakan.
Menurut Moeldoko, ada dua kriteria pemimpin. Namun, Jokowi tidak termasuk yang menikmati kemenangannya, dan takut tidak populer dengan mengorbankan kepentingan rakyatnya.
"Sedangkan, Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak," kata Moeldoko melalui keterangan persnya, Sabtu, 17 Oktober 2020.
UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak.
Moeldoko menyebut, sesungguhnya Jokowi sedang mengambil sikap terhadap perubahan, terkait UU Cipta Kerja yang memunculkan risiko dan perdebatan. Di masa seperti ini, kata Panglima TNI itu, diperlukan pemimpin yang mampu mengupayakan pendekatan antisipasi dan inovasi.
"UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan Presiden," ujarnya.
Itu dilakukan Jokowi karena Indonesia akan memiliki bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang dan dihadapkan kepada angkatan kerja tingkat pendidikannya yang masih rendah.
"Kita menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan," ujar Moeldoko.
"Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, perlu menyederhanakan dan mensinkronisasi berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja," tutur Moeldoko.