Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam situasi darurat bencana.
Salah satunya dengan meliburkan kegiatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan, apabila kegiatan belajar mengajar masih belum bisa dilaksanakan seperti semula.
"Selama sekolah diliburkan, guru dapat memberikan tugas-tugas kepada murid sesuai dengan kondisi di lapangan," kata Nadiem dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020, seperti diberitakan Antara.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dengan jelas mengatur peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan atau sekolah.
Pada saat situasi darurat bencana, kata Nadiem, Pemda bertugas untuk mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah, melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan, dan kebutuhan penanganan darurat.
Selama sekolah diliburkan, guru dapat memberikan tugas-tugas kepada murid.
Selain itu, Pemda juga harus mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana. Bahkan, menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana sesuai kewenangannya, dan memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak.
Dia menyampaikan Pemda juga bertugas memberikan bantuan kepada satuan pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan kajian kelaikan bangunan satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Menurut dia, peran pemerintah juga penting dalam memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian, serta menginformasikan perkembangannya kepada masyarakat.
Adapun pemerintah pusat berkewajiban melaksanakan koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana, dengan memerhatikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya.
Namun, jangan lupakan juga dengan proses pendidikan ramah anak dan inklusif, serta kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam rangka pelibatan publik, Seknas atau Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB dapat menggalang dukungan masyarakat. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Permendikbud 33 Tahun 2019 dapat berupa fasilitasi program, pendanaan, rehabilitasi, rekonstruksi; dukungan tenaga ahli, dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.
Sementara itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta mengimbau perguruan tinggi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya membantu penanganan banjir sebagai bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Prioritas bantuan yang diberikan berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan obyek-obyek vital terdekat. []
Baca juga:
