Kabupaten Maros, Sulsel – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kolam Regulasi Nipa-nipa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), 18 Maret 2021, sore. “Alhamdulillah hari ini kita resmikan, kita operasikan, karena telah selesai dibangun selama lima tahun yaitu Kolam Regulasi Nipa-nipa. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, pengaturan terutama banjir dan genangan yang ada di Kota Makassar,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Pembangunan kolam regulasi seluas 83 hektare dengan daya tampung 2,7 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 320 miliar. Kepala Negara mengatakan, dengan luas yang hampir mirip dengan waduk, kolam yang berlokasi di tiga wilayah yaitu di Kabupaten Maros, di Kota Makassar, dan di Kabupaten Gowa ini diharapkan dapat mengurangi banjir sampai 45%.
“Sangat berfungsi sekali, meskipun masih ada nanti kolam regulasi yang lain yang memang harus dibangun, utamanya ini di DAS (daerah aliran sungai) Tallo, sehingga Kota Makassar kita harapkan dapat bebas dari genangan dan banjir, bebas dari air yang biasanya meluap dari DAS Tallo ini karena sekarang diatur dan dikendalikan oleh kolam regulasi di Nipa-nipa ini,” ujar Presiden Jokowi.
Peta wilayah Sulawesi Selatan (Foto: sulsel.bpk.go.id)Presiden berharap kolam regulasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan daya dukung dan kemajuan di Sulsel. Ditambahkannya, pemerintah juga tengah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur di Sulsel, salah satunya adalah Makassar New Port yang diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.
“Makassar New Port itu sangat penting sekali, itu akan menjadi hub Indonesia bagian timur. Tapi akan saya dorong nanti Menteri Perhubungan untuk bisa menyelesaikan dan Menteri BUMN agar segera bisa beroperasi dan berfungsi,” tandas Jokowi.
Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi melakukan prosesi pemutaran roda pintu air dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Kolam Regulasi Nipa-nipa di Kabupaten Maros.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, serta Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (DND/UN)/setkab.go.id. []
