Jakarta, (Tagar 24/8/2018) - Presiden Joko Widodo pada Jumat, 24 Agustus 2018, secara resmi melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta. Agus Gumiwang menggantikan Idrus Marham yang hari ini mengundurkan diri dari jabatannya.
Agus Gumiwang dilantik menjadi anggota Kabinet Kerja untuk sisa masa jabatan periode tahun 2014–2019 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 148/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019.
Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1969, sebelumnya merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019.
Selepas pelantikan dan pemberian ucapan selamat, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Idrus Marham mengundurkan diri karena ingin fokus pada permasalahan hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya harus sampaikan apa adanya, saya menghargai komitmen Pak Idrus Marham yang kesatria menghadapi masalah hukum," kata Presiden di hadapan para jurnalis sebagaimana disampaikan Bey Machmudin dalam keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden diterima Tagar News.
Adapun Kepala Negara menilai kapasitas yang selama ini dimiliki Agus Gumiwang Kartasasmita menjadikannya mampu mengemban tugas penting di Kementerian Sosial dalam waktu dekat ini.
"Baru siang tadi juga kami putuskan Pak Agus Gumiwang untuk menggantikan Pak Idrus karena di Kementerian Sosial ini ada hal yang sangat urgent, yaitu penanganan di Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu segera kami putuskan penggantinya," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (kanan) melantik Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham yang tersandung kasus dugaan korupsi. (Foto: Bey Machmudin/Biro Pers Setpres)
Urusan dengan KPK
Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat.
"Pada hari ini tadi saya menghadap Presiden jam 10.30 Wib, saya lakukan setelah kemarin saya mendapat surat pemberitahuan tentang penyidikan saya," kata Idrus di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/8).
Ia menyebutkan berdasar pemberitahuan itu ia harus mengambil langkah sehingga ia menghadap ke Presiden untuk menyampaikan surat pengunduran diri selaku Mensos.
Idrus menyebutkan sebagai pertanggungjawaban moral maka dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Mensos kepada Presiden dengan beberapa pertimbangan
Pertimbangan pertama adalah untuk menjaga kehormatan Presiden yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedua agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi Presiden dalam tugas sehari-hari yang tidak ringan.
"Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," katanya.
Ketiga, adalah bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan sekaligus dia ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum yang ada di KPK sesuai aturan yang ada dengan sebaik baiknya.
Beredar kabar pengunduran diri Idrus tersebut karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Idrus sudah tiga kali dipanggil KPK sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi PLTU Riau I yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes B. Kotjo sebagai tersangka.
KPK menduga ada keterlibatan Idrus dalam kasus dugaan suap tersebut, terkait adanya sejumlah pertemuan antara Idrus dengan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir dan para tersangka. []
