Presiden Biden Janjikan Langkah Tepat Amerika Untuk Myanmar

Presiden Biden mengatakan AS akan meninjau UU mengenai sanksi dan mengambil "langkah tepat" terhadap Myanmar
Presiden AS, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington, DC, 28 Januari 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters).

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, Senin, 1 Februari 2020, mengatakan AS akan meninjau UU mengenai sanksi dan mengambil "langkah tepat" terhadap Myanmar. Hal itu disampaikan Biden setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara itu.

"Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah berusaha mengadakan pemilu, membentuk pemerintahan sipil, dan melakukan peralihan kekuasaan yang damai," kata Biden dalam pernyataan, 1 Februari 2021. Dia menyebut bahwa Washington telah mencabut sanksi-sanksi terhadap Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, ketika negara itu menjalani transisi menuju demokrasi.

blinken dan suu kyPemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) Aung San Suu Kyi, dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken setelah bertemu di Naypyitaw, Myanmar, 18 Januari 2016 (Foto: voaindonesia.com – AP)

"Kemunduran dari kemajuan itu akan memicu (kami) untuk meninjau UU mengenai sanksi, diikuti dengan langkah yang tepat," kata pernyataan itu. Biden mendesak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

AS adalah satu dari banyak pemerintah di seluruh dunia, serta PBB, yang menyatakan keprihatinan serius mengenai pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar. Mereka menyerukan agar para pemimpin politik yang ditahan, segera dibebaskan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan juru bicaranya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan "keprihatinan mendalam terkait deklarasi peralihan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif kepada militer. Perkembangan ini merupakan pukulan serius terhadap reformasi demokrasi di Myanmar.”

pemimpin myanmarPemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan) dan Menlu China Wang Yi dalam pertemuan di Naypyitaw, Myanmar, 11 Januari 2021 (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP).

Tom Andrews, utusan khusus PBB mengenai situasi HAM di Myanmar, mendesak negara-negara untuk juga mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap Myanmar.

"Harus melakukan langkah tegas, termasuk pemberlakuan sanksi-sanksi yang terarah dan berat, serta embargo senjata hingga demokrasi dipulihkan," katanya dalam pernyataan (vm/ka)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Amerika Desak Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
AS mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para pejabat yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi
Pemimin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan beberapa tokoh senior dari partai yang berkuasa (NLD) telah ditahan dalam penggerebekan 1 Februari 2021
China Mempererat Genggaman Atas Pemerintah Myanmar
Menlu China, Wang Yi, pererat genggaman Beijing terhadap Myanmar dengan lawatannya pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan melanjutkan proyek
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.