Jakarta, (Tagar 14/11/2018) - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ahmad Basarah, menyebut penyebaran poster Jokowi berpakaian Raja Jawa sebagai sebuah upaya mendowngrade-kan Jokowi sebagai Presiden RI.
"Baik dari sisi value, dari segi gagasan, dan dari segi nilai demokrasi, penampilan Pak Jokowi berpakaian Raja Jawa adalah upaya untuk mendowngrade idealisasi Pak Jokowi, sebagai pemimpin RI negara RI bernama presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ungkapnya di Media Center, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).
Basarah mengaku poster Jokowi berpakaian Raja Jawa bukan merupakan produksi dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.
"Kita memang tidak memproduksi alat kampanye gambar Pak Jokowi menggunakan seragam pakaian Raja Jawa. Jadi oleh karena itu, beredarnya poster beredarnya baliho, dimana gambar Pak Jokowi menggunakan pakaian Raja Jawa adalah diluar tanggung jawab TKN," jelas Politikus PDIP ini.
Namun, dirinya tidak akan menuduh pihak lain seperti yang dinyatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera sebelumnya. Perbuatan itu dilakukan oleh lawan Jokowi.
"Saya tidak mau prematur untuk menjatuhkan tuduhan, maka lebih baik saya menunggu dari Tim Kampanye Jawa Tengah," jelasnya.
Untuk menelusuri sumber poster, baliho, maupun spanduk, Basarah akan meminta kepada Tim Kampanye Provinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten/ Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah melakukan pencarian.
Jika pemasangan baliho, spanduk, poster Jokowi bergambar Raja Jawa, ternyata tidak berasal dari orang per orang, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tim Kampanye maka ia meminta tim kampanye melaporkan kepada aparat terkait.
"Jika terdapat indikasi adanya upaya black campaign maka sesuai dengan uu pemilu dan peraturan KPU serta Bawaslu, kami minta kepada tim kampanye Provinsi Jateng untuk melaporkan kepada aparat yang terkait," tegas Basarah.
"Untuk mengusut siapa yang membuat memasang dan menyebarkan poster-poster Pak Jokowi bergambar pakaian Raja Jawa itu," sambungnya.
Menurut Basarah, hingga kini proses penelusuran sudah dilakukan dan TKN masih menunggu laporan dari Tim Kampanye Provinsi Jateng.
Sebenarnya, penyataan Basarah berbeda dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, yang menyebut perbuatan itu dilakukan oleh lawan dari Jokowi.
"Jelas, APK ini datang dari kaum anti Jokowi Presiden. Ini adalah pola negatif campaign yang dikembangkan oleh lawan Jokowi untuk menurunkan citra diri Jokowi yang sedang bagus-bagusnya," bebernya saat dihubungi wartawan, Senin (12/11).
"Kelompok anti Jokowi Presiden ini, tidak mampu lagi untuk berkompetisi dengan menampilkan citra diri positif untuk bersaing dengan Jokowi, sehingga berupaya membuat citra negatif untuk Jokowi melalui poster-poster hoaks seperti yang sedang dicopot-copot di Jateng saat ini," tegasnya.
Gerindra: Lupakan Kita Kembali ke Hal Substantif
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyarankan, untuk PDI Perjuangan untuk mengusut terlebih dahulu dalang dibalik pembuat dan penyebar poster Jokowi berpakaian Raja Jawa, sebelum menjuruskan tuduhan kepada pihak lain.
"Pertama kita usutlah, kita usut siapa yang sebenarnya dan kita minta kan kepada kepolisian untuk bertindak adil bertindak jujur bertindak fair, sehingga tahu," terangnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12).
Jika tuduhan memang diarahkan pada kubunya, Sodik mengaku Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meminta kubu pasangan nomor urut dua (02) untuk melawan perbuatan demikian.
"Jadi terima kasih atas tuduhannya, tapi kami selama ini justru tidak pernah terpikir begitu tapi kami selama ini melawan hal-hal semacam itu. Kami diarahkan untuk sosialisasi visi dan misi, dengan fakta dan program. Tapi dipaksa melawan hal-hal semacam itu," jelasnya.
Sodik meminta PDI Perjuangan untuk melupakan permasalahan poster Jokowi berpakaian Raja, jika tidak mengganggu. Sebab, menurutnya akan lebih baik untuk berbicara hal yang mendasar terkait visi dan misi kedua kubu, ketimbang meributkan hal seperti itu.
"Tapi kita juga melihat apakah itu sangat amat mengganggu atau tidak. Kalau tidak mengganggu sudahlah kita lupakan. Bukan karena kami yang dituduh. Kenapa? Karena tadi kita kembali kepada hal-hal yang lebih substantif kepada visi dan misi, jangan meributkan hal yang begitu," tandasnya. []
