Jakarta, (Tagar 28/3/2019) - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang belakangan jadi GNPF Ulama, merekomendasikan ustaz Abdul Somad dan Salim Segaf untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal ini diketahui sebagai Ijtima Ulama I.
Namun, dalam detik-detik akhir, justru Sandiaga Uno menyodok sebagai cawapres dengan rumor panas saat itu, memberi mahar kardus bernilai Rp 1 triliun yang dicuitkan oleh Andi Arief. Kemudian, Prabowo memilih Sandi sebagai cawapres tetap di Pilpres 2019.
Tidak diketahui apa alasan yang diungkapkan Prabowo mengenai alasan memilih Sandiaga Uno, bukan dua nama yang direkomendasikan tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan Prabowo mengatakan tak ingin memecah belah umat, karena di kubu Jokowi telah memilih ulama sebagai calon wapres, yaitu Ma'ruf Amin.
Dengan dipilihnya eks Wagub DKI, sebagai bakal calon orang nomor dua RI tidak serta merta mendapat langkah mulus dari GNPF Ulama. Selanjutnya, lahirlah Ijtima Ulama II dengan kesepakatan, bahwa capres Prabowo membubuhkan tanda tangannya menyepakati pakta integritas dalam Ijtima Ulama II.
Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab, membantah tengah memainkan politik transaksional melalui Ijtima Ulama 2.
Rizieq mengklaim adanya kesepakatan yang ditandatangani dalam Ijtima Ulama 2 murni dilakukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Ia juga mengatakan kemenangan yang nanti diperoleh pasangan yang diusungnya merupakan kemenangan berkah.
"Para ulama bukan sedang menjalankan politik transaksional. Dukungan kami ikhlas untuk Prabowo-Sandiaga," tutur Rizieq melalui pesan suara kepada peserta Ijtima Ulama 2, Ahad, 16 September 2018, di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta.
Dalam dunia pesantren tradisional, ijtima ulama biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam ranah fikih (hukum Islam), bukan politik. Ijtima berasal dari kata ijma yang berarti kesepakatan atau konsensus.
Mengutip catatan Tirto, Ijtima adalah hasil konsensus tersebut. Pada cabang ilmu fikih, ijma menempati level ketiga dari empat sumber hukum yang sah dan diakui setelah Alquran dan Hadis. Sumber hukum keempat adalah qiyas (preseden hukum). Dengan kata lain, ijtima bukan sesuatu yang main-main.
Kesan yang muncul dari ijtima adalah legitimasi religius yang kuat. Realitas ini diyakini menjadi penyatu umat muslim Indonesia, yang bertumpu pada para ulama yang mumpuni di bidangnya. Ijtima kerap dianggap sebagai mandat langit.
Beberapa bulan sebelum dipilih oleh Jokowi menjadi pendampingnya untuk Pilpres 2019, mantan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan MUI bertekad menjadi tenda besar semua komponen umat Islam di Indonesia, tanpa memandang asal usul dan tempat perkhidmatannya.
Menurut KH Ma'ruf Amin, Ijtima Ulama mempunyai arti penting bagi MUI, terutama sebagai forum untuk mengonsolidasikan ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, khususnya yang terkait erat dengan aspek kefatwaan.
"MUI yang merupakan tenda besar umat Islam di Indonesia harus benar-benar bisa merangkul semua komponen umat Islam di Indonesia, di manapun mereka berkhidmah dan beraktifitas," katanya.
KH Ma'ruf Amin juga menekankan, kata 'umat' tidaklah merujuk hanya pada kelompok tertentu saja dan menegasikan yang lain. MUI akan merangkul dan membimbing semua umat Islam di Indonesia, tanpa memandang asal usul dan tempat perkhidmatannya.
Sementara itu, Menurut Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ijtima secara bahasa berarti pertemuan atau perkumpulan. Sedangkan ijma berarti hasil keputusan yang diperoleh lewat ijtima.
Nasaruddin mengatakan, seperti diberitakan Tirto, jika ada kegiatan bernama ijtima ulama maka legitimasi hasil ijtima itu sangat ditentukan oleh siapa saja ulama yang hadir. Menurutnya hanya ulama-ulama mujtahid dengan pemahaman ilmu fiqih mumpuni yang bisa menghasilkan sebuah ijma.
Tidak hanya itu, Nasaruddin menjelaskan ijtima ulama juga dikenal dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas-ormas besar Islam lainnya. Di NU misalnya dikenal dengan istilah bahsul masyail, di Muhammadiyah majelis tarjih, dan di MUI komisi fatwa.
Sepanjang ingatan Nasaruddin tidak pernah ada ijtima ulama di lembaga-lembaga tersebut yang menghasilkan putusan politik praktis seperti penyebutan langsung nama orang yang mesti dipilih menjadi pemimpin. Biasanya ijtima ulama untuk politik hanya merujuk kriteria ahlak dan keimanan. []
