Mataram, (Tagar 2/9/2017) – Sejumlah dokumen dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu disita penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Penyitaan tersebut berkaitan dengan pengembangan dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam tahap perekrutan CPNS kategori dua (K2) di Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2014.
"Ini salah satu proses penyidikan untuk memenuhi unsur pidananya," kata Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Firli di Mataram, Sabtu (2/9).
Hal itu diungkapkannya saat dikonfirmasi terkait kegiatan Tim Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB yang melakukan penyitaan sejumlah dokumen dari kantor BKD Dompu sejak Rabu (30/8) lalu. Proses penyitaan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus Satrio Wibowo.
Saat disinggung apakah perkara itu akan menjadi materi koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat tersangka dalam kasus ini adalah Bupati Dompu Bambang M Yasin yang disangkakan sebagai peran pembantu saja, Firli mengaku belum memikirkan hingga ke arah tersebut.
Namun disebutkan, setiap perkembangan dari penanganan perkara korupsi, termasuk K2 Dompu tetap dilaporkan ke lembaga antirasuah tersebut. "Setiap perkembangan yang ada, tetap kita laporkan, sifatnya koordinasi," ucapnya.
Bambang M Yasin mengungkapkan, Bupati Dompu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam tahap perekrutannya. Tersangka yang masih aktif menjabat sebagai kepala daerah ini diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat karena telah meluluskan 134 dari 390 CPNS yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria perekrutan CPNS K2. (yps/ant)
