TAGAR.id, Hong Kong, China – Polisi keamanan nasional Hong Kong, China, telah melakukan apa yang digambarkan oleh para analis sebagai "taktik menakut-nakuti" yang menarget sebagian aktivis di luar negeri.
Dalam beberapa minggu ini polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka, aktivis di luar negeri, dan hadiah lebih dari 127.000 dolar AS (setara dengan Rp 1.941.633.150), serta memanggil puluhan anggota keluarga mereka di Hong Kong untuk diinterogasi.
"Ini adalah tindakan keras ala mafia terhadap anggota keluarga aktivis Hong Kong di luar negeri," kata Patrick Poon, seorang peneliti tamu di Universitas Tokyo, Jepang, kepada VOA dalam sebuah wawancara telepon.
Meskipun tidak ada anggota keluarga yang didakwa atau ditangkap, Poon mengatakan pihak berwenang Hong Kong berusaha menekan para aktivis dan diaspora dengan memperlakukan anggota keluarga mereka sebagai "sandera." "Pihak berwenang mengirim sinyal yang jelas kepada para aktivis di luar negeri bahwa di mana pun mereka berada, polisi akan berusaha melacak mereka," katanya. "Taktik polisi Hong Kong mirip dengan taktik pemerintah China terhadap para pembangkang."
Sejak bekas jajahan Inggris ini kembali ke China pada tahun 1997, pihak berwenang telah mencoba untuk meningkatkan kontrol atas semua aspek masyarakat sipil.
Aktivis pro-demokrasi Ivan Lam, Joshua Wong dan Agnes Chow muncul di pengadilan Hong Kong pada hari Senin, 6 Juli 2020. (Foto: Reuters|BBC News).
China Berlakukan UU Keamanan Nasional yang Keras
Setelah demonstrasi antipemerintah selama berbulan-bulan pada tahun 2019, China pada Juli 2020 memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menumpas apa yang dianggap pemerintah sebagai subversi.
Sejak saat itu, 260 orang telah ditangkap atas tuduhan terkait keamanan nasional di Hong Kong dan beberapa pengamat mengatakan pihak berwenang Hong Kong berharap dapat membungkam para pengkritik di luar negeri. "Mereka menarget warga Hong Kong dan warga Barat yang mungkin berani mengkritik mereka di seluruh dunia," kata Samuel Bickett, peneliti di Pusat Hukum Asia Universitas Georgetown, kepada VOA. Menurut Bickett, ketika NSL diberlakukan, pihak berwenang Hong Kong menegaskan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan pada "siapa saja yang mungkin berani mengkritik mereka di mana pun di seluruh dunia." "Itulah yang mereka targetkan sekarang," jelasnya.
Delapan aktivis yang dimaksud adalah Ted Hui, Anna Kwok, Dennis Kwok, Finn Lau, Nathan Law, Christopher Mung, Kevin Yam, dan Elmer Yuen. Pada tanggal 3 Juli, polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan dan hadiah US$127.635 untuk masing-masing dari mereka.
Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee berjanji akan mengejar mereka "sampai ke ujung bumi."
Pada tanggal 11 Juli, polisi Hong Kong membawa orang tua dan saudara laki-laki Law untuk diinterogasi. Meskipun polisi menuduh anggota keluarganya dicurigai mendukungnya, Law mengatakan mereka "tidak memiliki hubungan keuangan" dengannya dan bahwa pekerjaannya tidak terkait dengan mereka.
Beberapa minggu kemudian polisi membawa anggota keluarga Dennis Kwok, Anna Kwong, Mung, dan Yuen untuk diinterogasi. Setelah dua saudara laki-lakinya dibawa pergi untuk diinterogasi pada tanggal 22 Agustus, Anna Kwok mengatakan di platform media sosial X bahwa dia tidak akan menyerah pada kampanye tekanan pemerintah. Kwok adalah direktur eksekutif Hong Kong Democracy Council, organisasi yang berbasis di Washington DC.
Seorang demonstran anti pemerintah memegang bendera saat aksi unjuk rasa di Chater Garden di Hong Kong, Cina, 2 Desember 2019. (Foto: Channel News Asia|Reuters|Leah Millis).AS Kecam Tindakan Aparat Hong Kong terhadap Keluarga Aktivis
Departemen Luar Negeri Amerika mengutuk pelecehan yang dilakukan oleh pihak berwenang Hong Kong terhadap anggota keluarga aktivis di luar negeri. Pada 25 Agustus, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan tindakan itu "mengintimidasi dan membungkam individu karena menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka.” "Ini juga merupakan bentuk penindasan transnasional untuk mengintimidasi dan membungkam individu di luar negeri dan memaksa mereka kembali. Kami menyerukan kepada pihak berwenang Hong Kong untuk menghentikan semua pelecehan terhadap anggota keluarga aktivis demokrasi," tambah Miller, dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara kantor urusan luar negeri China di Hong Kong menanggapi dengan mengatakan tindakan polisi di luar negeri, terhadap mereka yang dicurigai mengancam keamanan nasional wilayah tersebut, "masuk akal dan dapat dibenarkan." (em/ka)/voaindonesia.com. []