Polemik Jabodetabek-Punjur Terus Jadi Perhatian Pemerintah

Penyelesaian persoalan kawasan Jabodetabek-Punjur terus menjadi perhatian Pemerintah guna memperkuat kerja sama antar instansi terkait.
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta - Penyelesaian persoalan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) terus menjadi perhatian Pemerintah, salah satunya dengan memperkuat kerja sama antar instansi terkait. 

Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, bertemu dengan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mulyo Aji di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021. 

Sofyan A. Djalil pada kesempatan itu mengatakan jika pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dapat memperkuat lembaga dalam kerja sama antar daerah dan kemitraan antara pemangku kepentingan. 

"Ide Perpres ini begitu bagus supaya koordinasi di tingkat Menteri dan Kepala Daerah terkait berjalan baik," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.


Hampir 80 persen semua orang tidak percaya Citarum dapat bersih tapi sekarang kita mencoba buat tempat wisata bagaimana masyarakat di sekitar sana tidak lagi membuang sampah di sungai tapi dapat rejeki dari wisata itu dan daerah tersebut menjadi hidup.


Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan banjir sebagai salah satu permasalahan yang sering dialami di Jakarta dan daerah penyangganya. 

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang salah satunya memiliki tugas dalam membenahi permasalahan penataan ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur, melakukan kegiatan yang terintegrasi serta melakukan penanganan mulai dari hulu, tengah sampai ke hilir.

"Kita mencoba melakukan sejumlah kegiatan yang terintegrasi, tapi karena Covid-19 anggarannya direlokasi maka kita coba pilot project terlebih dahulu, contoh sukses yang paling bagus adalah Citarum Harum. Hal tersebut terjadi karena atas bantuan kerja dari TNI, dari target 7 tahun tapi baru 2 sampai 3 tahun hampir mencapai targetnya. Jika TNI yang mengerjakan begitu disiplin, ada komando yang jelas dan masyarakat mudah diajak disiplin," ucap Sofyan.

Menyambut hal tersebut, Pangdam Jaya, Mulyo Aji menuturkan bahwa konsep Citarum Harum merupakan salah satu yang memang perlu dijadikan contoh karena tidak hanya bersih tapi mencoba untuk dijadikan tempat wisata. 

"Hampir 80 persen semua orang tidak percaya Citarum dapat bersih, tapi sekarang kita mencoba buat tempat wisata, bagaimana masyarakat di sekitar sana tidak lagi membuang sampah di sungai tapi dapat rejeki dari wisata itu dan daerah tersebut menjadi hidup," katanya.

Penindakan dan sanksi hukuman bagi pelanggar perlu dijalankan dengan tegas. Menurut Pangdam Jaya, Mulyo Aji, law enforcement penting untuk memahami kondisinya jika ingin berbuat pelanggaran serta perlu dibuatnya sistem untuk tidak ada pelanggaran yang berulang.

Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS) juga sangat penting dilakukan. Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tim Project Management Officer Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur, mempunyai rencana kerja sama dengan TNI AD (c.q. Kodam Jaya) pada 3 (tiga) DAS prioritas yang terdiri dari Kali Krukut, Kali Cakung, dan Kali Bekasi.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa yang juga sekaligus Ketua Tim PMO Jabodetabek-Punjur menuturkan dalam mengatasi DAS ini bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, dengan target pemulihan fungsi sungai dan situ-situ, antara lain dengan pembersihan sampah dan, pada jangka panjang, penertiban bantaran atau sempadan. 

"Banjir pada tahun 2020 di beberapa titik, seperti di DAS Bekasi, antara lain disebabkan karena sampah, jadi kegiatan tahun ini difokuskan ke sana," ujarnya. []

Berita terkait
Kementerian ATR/BPN Susun Implementasi Manajemen Risiko
Kementerian (ATR/BPN) turut melaksanakan implementasi manajemen risiko sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Wakil Menteri ATR/BPN Ungkap Capaian Reforma Agraria
Wakil Menteri ATR/BPN mengungkakanp capaian reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah di Indonesia.
Konflik Pertanahan, Wamen ATR/BPN Kenalkan Metode LUCIS
Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan Reforma Agraria guna menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah, Wamen kenalkan metode LUCIS.
0
Polemik Jabodetabek-Punjur Terus Jadi Perhatian Pemerintah
Penyelesaian persoalan kawasan Jabodetabek-Punjur terus menjadi perhatian Pemerintah guna memperkuat kerja sama antar instansi terkait.