TAGAR.id, Phnom Penh, Kamboja - Setelah berkuasa hampir empat dekade, Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, hari Rabu, 26 Juli 2023, mengatakan dia akan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet, dalam tiga minggu ke depan.
PM Hun Sen mengatakan akan mundur dalam tiga minggu ke depan sebagai perdana menteri dan menyerahkan posisi itu kepada putra sulungnya Hun Manet. Pengumuman hari Rabu, 26 Juli 2023, dilakukan setelah Partai Rakyat Kamboja-nya, CPP, menang telak dalam pemilu akhir pekan lalu. Negara-negara Barat dan organisasi hak asasi dikritik sebagai tidak bebas dan tidak adil, di mana oposisi utama negara itu ditekan.
Hun Sen telah menjadi pemimpin otokratis Kamboja selama 38 tahun. Putra sulungnya Hun Manet saat ini menjadi panglima militer Kamboja dan memenangkan kursi pertamanya di parlemen dalam pemilihan hari Minggu, 23 Juli 2023.
Hun Sen, mantan kader Khmer Merah, telah berkuasa di kerajaan Kamboja sejak 1985 dengan tangan besi, menghilangkan semua yang beroposisi terhadap kekuasaannya. Partai-partai oposisi dilarang, rival politik dijebloskan ke penjara atau dipaksa melarikan diri, dan kebebasan berekspresi dibungkam.
Partai Rakyat Kamboja CPP yang dipimpinnya menang telak dalam pemilihan pada hari Minggu tanpa oposisi yang berarti, merebut 82 persen suara dan menguasai 120 dari seluruhnya 125 kursi di parlemen. Para kritikus mengatakan, Hun Sen kini membuka jalan bagi suksesi dinasti untuk putra sulungnya mencontoh dinasti kekuasaan di Korea Utara.
Hun Manet, putra sulung PM Kamboja, Hun Sen (Foto: dw.com/id - Heng Sinith/AP/picture alliance/dpa)
Sekalipun mundur, masih berpengaruh kuat
"Saya ingin meminta pengertian dari masyarakat, saat saya mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan sebagai perdana menteri," kata Hun Sen, 70 tahun; dalam siaran khusus di televisi pemerintah.
Otoritas pemilihan sebelum pemilu sudah mendiskualifikasi satu-satunya penantang serius, Candlelight Party. Pemerintah Kamboja memuji tingkat partisipasi pemilu, yang menurut pengumuman resmi mencapai 84,6 persen, sebagai bukti "kedewasaan demokrasi" Kamboja. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengecam pemilihan umum itu sebagai tidak bebas dan tidak adil.
Lima hari sebelum hari pemungutan suara, pihak berwenang melarang tokoh oposisi yang berada di pengsingan, Sam Rainsy, untuk mencalonkan diri selama 25 tahun ke depan. Sedangkan tokoh oposisi Kem Sokha bulan Maret lalu dijatuhi dihukum 27 tahun penjara atas tuduhan merencanakan penggulingan pemerintahan Hun Sen. Dia saat ini menjalani tahanan rumah.
Hun Manet, 45 tahun, telah memainkan peran utama dalam kampanye pemilu untuk CPP. Tetapi sekalipun sudah mundur, Hun Sen menegaskan dia tetap akan menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan haluan negara Kamboja agar tidak berubah. "Saya tetap akan menjadi ketua umum partai dan anggota dewan nasional," tegasnya.
Letak Pulau Koh Tang di Kamboja. (Sumber: militaryhistorynow.com)Korupsi dan kerusakan lingkungan
Di bawah pemerintahan Hun Sen, Kamboja mekin mendekatkan diri ke Beijing dan mendapat manfaat dari investasi besar Cina dalam proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan kembali pangkalan angkatan laut. Cina menyambut hasil pemilu Kamboja, dengan Presiden Xi Jinping mengirim ucapan selamat secara pribadi kepada Hun Sen.
Kritikus mengatakan pemerintahan Hun Sen juga ditandai dengan perusakan lingkungan dan korupsi yang mengakar. Kamboja menempati peringkat 150 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi Transparency International. Di Asia, hanya Myanmar dan Korea Utara yang berperingkat lebih rendah.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Hun Sen telah menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan setiap penentang pemerintahannya - termasuk para aktivis dan pemimpin serikat pekerja. Puluhan politisi oposisi telah dihukum dan dipenjara selama masa kekuasaannya. [hp/yf (afp, ap)]/dw.com/id. []