PLN, KPK dan BPN Rampungkan 13.877 Sertifikasi Tanah

PLN realisasi program sertifikat tanah aset PLN hingga Oktober ini mencapai 13.877 persil tanah dari target sebanyak 27 ribu persil tanah.
PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur kelistrikan. (Foto: Tagar/PLN)

Jakarta - PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebanyak 13.877 persil tanah sepanjang Januari-Oktober 2021. Targetnya, tahun ini ada 27 ribu persil tanah yang sah menjadi aset PLN.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PLN Sinthya Roesly menjelaskan dalam acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku, pada Kamis, 4 November 2021, dengan penambahan jumlah tanah yang bersertifikat hingga Oktober.

Maka total aset tanah yang dimiliki PLN sebesar 62.666 persil. Hingga akhir tahun ini, Sinthya mengatakan perseroan mentargetkan aset tanah bisa bertambah menjadi 75.789 persil.


Kami pastikan apa yang kita lakukan bersama ini bisa sesuai arahan Presiden dan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.


"Langkah ini tidak bisa tercapai secara siginifikan tanpa adanya dukungan dari KPK dan BPN. PLN berharap kerja sama dan dukungan dari para stakeholder bisa membawa manfaat besar bagi sistem kelistrikan di Indonesia," ujar Sinthya.

Ia merinci, capaian sebanyak 13.877 persil tanah tersebut terdiri dari beberapa sebaran sesuai regional. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan realisasinya sebanyak 7.801 sertipikat. 

Sedangkan wilayah Jawa Bali realisasinya sebesar 3.302 sertipikat. Dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapi 2.774 sertipikat yang sudah selesai.

Khusus Maluku, lanjut Sinthya, hingga 2 November tahun ini PLN kembali menerima sertipikat tambahan kurang lebih 128 sertipikat. Berdasarkan perolehan tersebut, sertifikasi aset PLN di provinsi Maluku sudah mencapai 93 persen dari seluruh aset yang dimiliki PLN.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BPN yang sudah membantu PLN dengan luar biasa, bahkan bagi aset-aset yang masih dalam proses pembebasan, BPN turut mendampingi dalam tahap pengukuran sehingga meningkatkan ketepatan dan mempercepat proses sertifikasi kemudian," ujar Sinthya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai kerjasama untuk mengamankan aset negara ini merupakan langkah strategis. Keterlibatan KPK dalam kerjasama ini agar segala proses urusan penataan aset bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

"Presiden meminta untuk mempercepat proses sertifikat tanah ini. Presiden mewanti-wanti agar segala proses bisa sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Kami pastikan apa yang kita lakukan bersama ini bisa sesuai arahan Presiden dan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Gufron.

Gubernur Maluku Murad Ismail juga siap mendukung PLN dalam menuntaskan penataan aset tanah di Maluku. Ia menilai langkah bersama ini bisa memberikan nyala listrik 100 persen di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami tentu saja mendukung penuh agar pembangunan infrastruktur listrik bisa merata di seluruh Indonesia," ujar Murad.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Korsup Wilayah I KPK-RI ,Didik Agung Widjanarko, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Forkopimda Provinsi Maluku dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. []

Berita terkait
Kado HLN ke-76, PLN Terangi 113 Desa di Wilayah 3T
Sebagai kado HLN ke-76, warga 113 desa di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) kini dapat menikmati aliran listrik 24 jam.
Strategi PLN Lakukan Dekarbonisasi untuk Capai Carbon Neutral 2060
Pensiunkan PLTU bertahap, PLN imbangi dengan optimalisasi pembangkit untuk dapat menekan emisi yang dihasilkan agar capai carbon neutral 2060.
PLN Rampungkan Proyek, Listrik Sulut dan Sultra Kian Andal
Memperkuat pasokan listrik PLN melakukan pemberian tegangan pertama bagi tiga infrastruktur di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.