Jakarta - Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengklarifikasi kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Orang yang tidak clear integritas-nya justru diberi posisi strategis di BUMN.
"Dia ini masih punya beban terkait dengan berbagai perbincangan tentang persoalan-persoalan masa lalu, ketika sebagai gubernur yang terkait dengan integritas. Akan bagus kalau dia klarifikasi dulu semua itu. Soal sumber waras dll itu," katanya kepada Tagar, Senin, 25 November 2019.
Seandainya catatan hitam itu tidak segera diklarifikasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, maka kata Sukamta, akan membawa dampak buruk ke depan, kian mencoreng nama Ahok.
Dia mengaku mengantongi suara masyarakat yang mempertanyakan soal kelanjutan kasus RS Sumber Waras.
"Secara moral kalau itu tidak clear, akan menjadi preseden yang tidak bagus bagi yang bersangkutan (Ahok), bagi yang mengangkat, maupun bagi masyarakat secara umum. Itu bisa menjadi beban sejarah," ujarnya.
Baca juga: Rizieq Shihab Dianggap Menyalahi Prosedur
Anggota DPR RI Komisi I ini menyatakan, pemberian jabatan kepada mantan suami Veronica Tan di perusahaan pelat merah merupakan langkah mundur bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini dipimpin Erick Thohir.
"Orang yang tidak clear integritas-nya justru diberi posisi strategis di BUMN," ucapnya.
Ekspektasi publik yang besar kepada Ahok untuk memberantas mafia migas di Pertamina, dianggapnya sudah salah kaprah.
Sebab, pria kelahiran Manggar, 29 Juni 1966 itu dianggapnya belum bersih betul dari skandal saat duduk di kursi DKI-1.
Menurut dia penjelasan Ahok mengenai kasus tersebut sangat diperlukan, untuk membuat segalanya menjadi terang benderang. Sehingga tidak ada lagi yang menduga-duga.
"Ya disitu-lah masalahnya. Kalau lah asumsinya mafia itu ada, bagaimana mungkin dia ditugasi membersihkan itu kalau dia sendiri tidak clear? Sekali lagi, klarifikasi itu menjadi penting agar semua asumsi baik yang berharap maupun yang menolak, punya dasar yang sama," kata dia.
Sukamta melanjutkan, gegernya penolakan dari Presiden Serikat Pekerja Pertamina Arie Gumilar terhadap Ahok, membuktikan bahwa kapasitasnya memang patut dipertanyakan, belum layak menjadi Komisaris Utama Pertamina.
"Itu mestinya menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan," ucap Politikus PKS itu.
Baca juga: Usulan Tsamara Amany PSI Tidak Dipikirkan Jokowi
Melanjutkan catatan Tempo, lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektare dibeli di masa Gubernur Ahok dengan harga Rp 755 miliar, yang mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.
Namun hasil audit BPK menyebutkan prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan, sehingga ada indikasi kerugian negara Rp 191 miliar. []
