Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto minta pemerintah tegas hadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam hal pembangunan smelter yang merupakan fasilitas pengolahan sisa bahan tambang untuk mengurai berbagai material yang ada di dalamnya.
Pembangunan smelter diperlukan untuk mendapat nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.
Ini niat yang tidak baik. Karena itu Pemerintah harus tegas menolaknya
"Berdasarkan Undang-Undang Minerba yang baru, PTFI wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU itu diberlakukan," kata Mulyanto kepada Tagar, Kamis, 29 Oktober 2020.
Mulyanto mengatakan, UU Minerba baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smelter. Tapi hingga kini, progresnya sangat minim dan meminta untuk memundurkan jadwal.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta pemerintah tidak lagi memberi toleransi kepada PTFI dalam hal pembangunan smelter sebagai syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Dia menegaskan, jika hingga tahun 2023 PTFI tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka menurut perundangan haram hukumnya ekspor konsentrat oleh PTFI.
"Saya menilai PTFI hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik. Karena itu Pemerintah harus tegas menolaknya. Jangan lembek, apalagi mau didikte oleh PTFI," kata dia.
Selain itu, Mulyanto juga menyarankan, kepada pemerintah untuk tidak membuka pintu negosiasi alias tawar-menawar bersekongkol untuk bersama-sama melanggar UU.
"Sedikitnya sudah dua kali PTFI melanggar target waktu yang ditentukan. Modusnya sama, merasa menghadapi banyak kendala yang membuat mereka sulit merealisasikan pembangunan smelter sesuai target. Kemudian minta pemakluman dari Pemerintah," ujarnya.
Mulyanto menilai PTFI tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi Covid 19. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban," ucapnya.
Lebih lanjut, Mulyanto imbau agar pemerintah tegas jika punya keinginan kuat menegakkan UU Minerba. Sekiranya PTFI tidak dapat memenuhi target pembangunan smelter, katanya, maka sudah selayaknya pemerintah melarang ekspor konsentrat tembaga oleh perusahaan asal Amerika itu.
- Baca juga: Ada Drama UU Migas di Cipta Kerja, PKS: Ini Soal Marwah DPR!
- Baca juga: Menteri ESDM Minta Proyek Smelter Freeport Dipercepat
"Jangan sampai ada oknum Pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan," ucap Mulyanto. []
