PKS: Jokowi-Ma'ruf Amin Butuh 'Sparing Partner'

PKS siap menjadi 'sparing partner' pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, untuk menjadi fungsi kontrol di parlemen.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Iriana Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kanan) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya di antaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi bermartabat dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen terhadap jalannya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsyi.

"Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda," kata Habib Aboebakar dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Juli 219. dikutip dari Antara.

Baca juga: PKS Komentari Pertemuan Megawati-Prabowo

Selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, PKS pasti mendukung kebijakan tersebut. Namun, kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat maka, Partai Keadilan Sejahtera akan menjadi partai yang paling lantang menolak kebijakan tersebut.

Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat, PKS yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR ini mengayakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu "sparing partner" agar maksimal melayani rakyat. Menurutnya, negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

"Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Sama juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti," katanya.

Baca juga: Empat Kader Jagoan PKS di Pilkada NTB 2020

Aboebakar menegaskan, PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, karena belajar dari PDI Perjuangan, dua periode menjadi oposisi namun bersikap santai.

Sikap elite Partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene menjadi rival di Pemilu Presiden 2019, itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra, bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.

"BPN Prabowo-Sandi sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing," ujarnya.

Langkah Partai Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rival di Pilpres 2019, memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai, terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. []

Berita terkait
0
Simak 5 Aplikasi dan Situs Simulasi Tes CPNS
Terdapat lima aplikasi dan situs simulai tes CPNS 2021 yang sudah disiapkan untuk mengisi kota sebanyak 105.777 dari 189.102 formasi ASN yang ada.