Pj Gubernur Jabar: Saya Tak Akan Korbankan Karir dengan Sikap Tak Netral

"Salah satu tugas saya ke Jabar, mengawasi ASN untuk netral. Artinya, saya mengawasi mereka, tapi saya dicurigai tidak netral, bagaimana kan?" jelasnya, tegas.
Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, menjamin tak akan mengorbankan 34 tahun karirnya di kepolisian dengan bersikap tidak netral dalam Pilgub Jabar mendatang. (Dok. Humas Kemendagri)

Bandung ( Tagar 20/6/2018) - Hantaman dari berbagai pihak pasca pelantikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, mulai dari isu netralitas hingga isu tuduhan dirinya yang hanya di jadikan alat sekelompok pihak untuk kepentingan politik, tidak mempengaruhi Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan untuk melanjutkan tugas barunya di kursi nomor satu pemerintahan Jawa Barat. Komjen Pol Iriawan mengaku, hanya akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Terkait permasalahan atau isu yang berkembang di luaran,dirinya hanya akan membuktikan kepada masyarakat dengan kinerja bukan hanya sekedar omongan. Perwira tinggi Polisi ini juga menjamin tidak akan mengorbankan karirnya yang telah di bangun 34 tahun dengan sikap tak netral dalam Pilkada Jabar saat ini.

Tercoreng Nama dan Karir
"Saya 34 tahun berkarir di kepolisian, kurang dari 2 tahun saya pensiun dengan karir dari letnan dua, dengan suka dukanya saya jalani dan alhamdulilah, hingga sekarang saya telah bintang 3 atas izin Allah. Saya besar di Jabar, ibu saya orang Bandung, kira-kira apakah saya rela mengorbankan karir saya sedemikian lama dengan tidak netral? Kalau tidak netral akan tercoreng nama dan karir saya, dan saya tidak akan berani pulang ke Bandung karena malu, mereka pasti tau. Insya Allah, saya jamin saya tidak akan mempergunakan kekuasaan dengan tidak netral," demikian papar Komjen Mochamad Iriawan yang akrab dengan panggilan Iwan Bule, saat di hubungi melalui sambungan telfon, Rabu (20/6).

Iriawan menegaskan, tugas utama sebagai Pj Gubernur Jawa Barat adalah memastikan netralitas para ASN dalam pilgub Jabar, meski tuduhan terhadap dirinya dari berbagai pihak terkait ketidakpercayaan atas netralitasnya terus berhembus.

"Salah satu tugas saya ke Jabar, mengawasi ASN untuk netral. Artinya, saya mengawasi mereka, tapi saya dicurigai tidak netral, bagaimana kan?" jelasnya, tegas.

Suhu Politik
Sebelumnya, pakar ilmu politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan menyebutkan, munculnya nama M Iriawan di pemerintahan Jawa Barat saat ini akan sangat berdampak bagi suhu politik di Jawa Barat terutama pada Pilgub Jabar.

Firman juga membenarkan, tidak sedikit masyarakat dan para elite politik berspekulasi bahwa penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar saat ini kaya akan muatan politik.

"Pengangkatan Iwan Bule akan menghangatkan dinamika Pilgub Jabar, karena terdapat potensi konflik kepentingan ketika ada salah satu kandidat (calon gubernur Jabar) berasal dari institusi yang sama (kepolisian) yakni calon wakil gubernur nomor 2, Anton Charliyan, yang juga satu angkatan di Akademi Kepolisian,” pungkas Firman, Selasa (19/6).

Tabrak Tiga UU?
Mulyadi, Ketua DPD Partai gerindra Jawa Barat khawatir, Pilgub Jabar akan bernuansa konflik dan sekenario politik tertentu. "Kekhawatiran yang lain, Pilkada didisain menjadi tidak aman, lalu ada perpanjangan masa jabatan yang menjabat sekarang," ungkap dia.

Hal ini dikhawatirkan juga akan berimplikasi pada pertarungan Pilpres 2019 nanti, karena menurutnya, tak ada jaminan dari siapapun terkait ada atau tidak ada kepentingan di belakang Iriawan.

"Ini akan mengganggu tahap di Pilpres dan Pileg 2019, karena sasaran utama kami Pilpres, sedangkan Pilgub adalah sasaran sementara, paling tidak kita mengkhawatirkan indikasi ke arah sana. Pertanyaan sederhana kenapa dipaksakan yang bersangkutan jadi Pj Gubernur? Padahal menabrak tiga UU; Kepolisian, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pilkada," jelas Mulyadi, masgul.

Mulyadi juga mengakui bahwa ada sedikit kekhawatiran terkait kualitas demokrasi di Jabar yang menurutnya akan terganggu pasca ditunjuknya perwira polisi aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Paling tidak ada rasa khawatir proses demokrasi di Jabar terindikasi menjadi tidak sehat. Khawatir indikasi itu terjadi," tegasnya. (rian)


Berita terkait