Petani dan Pemilik Kolam Rebutan Irigasi di Sumsel

Petani sawah dan pemilik kolam ikan dengan luas 1.000 hektar berebut pemanfaatan air irigasi Kelingi Tugumulyo
Direktur Irigasi dan Sawit Ditjen Sumber Daya Air Kementrian PUPR Mohammad Mazid (pakai kacamata), didampingi Kepala BBWSS VIII Birendjana. (Foto: Tagar/Yuyun Yunani)

Palembang - Terjadi konflik penggunaan saluran irigasi di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Petani sawah dan pemilik kolam ikan dengan luas 1.000 hektar berebut pemanfaatan air irigasi Kelingi Tugumulyo.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpaksa turun melakukan mediasi agar dua pihak yang berkonflik menemukan solusi terbaik. Muaranya adalah dalam mendukung program ketahanan pangan.

Direktur Irigasi dan Sawit Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mohammad Mazid, mengungkapkan konflik yang terjadi, adaalah kepentingan penerima manfaat air irigasi. Ini memang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, sehingga menjadi permasalahan sosial.

"Kita sangat membutuhkan dukungan dan pemahaman semua pihak terutama pemilik kolam ikan dan petani sawah yang harus ditangani. Harus ada kesepakatan komprehensif secara sosial," katanya, Kamis 9 Mei 2019.

Dia menegaskan, ketika solusi komprehensif sosial sudah diperoleh, maka Kementerian PUPR akan menindaklanjuti secara teknis.

"Kita akan melakukan penyiapan desain teknis pada daerah irigasi Kelingi Tugu Mulgo itu dengan harapan segera kita lakukan kegiatan rehabilitasi jaringan daerah irigasi tersebut," ungkap Mazid.

Mazid manambahkan, akibat tidak ada kesamaan sikap pemanfaatan air tersebut, membuat daerah layanan irigasi tak maksimal bahkan memberikan dampak kekeringan setiap musim, lebih kurang 3000 hektar lahan. Ini kata dia harus diselesaikan secara bersama.

"Pemerintah harus adil dalam melayani kepentingan masyarakat. Barang tentu harus memenuhi aturan-aturan yang ada," imbuhnya.

Mazid sekali lagi mengingatkan, harus ada sinkronisasi. Jangan ada berlawanan antar satu kepentingan dengan yang lain. "Ini kan akan sulit di dalam pengelolaan. Jadi pada prinsipnya inilah merupakan momen untuk kita bahas bersama permasalahan tersebut," tambahnya.

Kepala BBWSS VIII Birendjana menyampaikan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi selama ini. Dikaji juga sejumlah alternatif solusi teknik konflik terkait irigasi Kelingi Tuggumulyo.

"Yang pasti pada intinya dari beberapa alternatif solusi yang disiapkan semua bermuara pada pengembalian fungsi irigasi agar tetap dapat dimanfaatkan secara otpimal untuk menjadi ketahanan pangan," kata Biren.

Mendukung optimalisasi ketahanan pangan, Biren menjelaskan akan mengembalikan air yang masuk ke dalam kolam, kembali ke saluran primer atau skunder.

Pertama mungkin dengan membuat lubang sehingga air dapat mengalir secara gravitasi, kedua dengan sistem pemompaan atau ketiga dengan mengubah menjadi kolam air tenang dengan sistem tambahan.

"Juni mendatang akan berkoordinasi dengan Pemeritah Kota Lubuk Linggau dan akan dikoordinir oleh sekda setempat. Kami berharap saat pertemuan ada progres yang signifikan, dengan melibatkan pihat terkait dalam menentukan solusi teknis, sepeti pihak konsultan, OPD terkait serta perwakilan dari petani sawah dan petani kolam ikan," kata Biren. [] 

Baca juga:

Berita terkait