UNTUK INDONESIA
Pesan Sultan dalam Sewindu Keistimewaan Yogyakarta
Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta berpidato dalam Sewindu Keistimewaan Yogyakarta, 31 Agustus 2020. Berikut isi pesan Ngarsa Dalem.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (tengah) didampingi Ketua Parampara Praja, Mahfud MD (kanan) dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X membacakan pidato refleksi sewindu Keistimewaan DIY. (Foto: Tagar/Rahmat Jiwandono)

Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan desa sebagai basis keistimewaan DIY. Hal tersebut terungkap dalam peringatan sewindu Undang-undang Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY atau UUK DIY yang digelar di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, 31 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Sri Sultan HB X menuturkan, guna mewujudkan desa sebagai basis keistimewaan DIY, dapat diwujudkan melalui Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB tertuang dalam kesepakatan Kongres Kebudayaan Desa bertemakan Membaca Desa, Mengeja Indonesia: Arah Tatanan Indonesia Baru dan Desa.

Dikatakan Ngarsa Dalem, saapan lain Sri Sultan HB X, visi DMB adalah desa atau kelurahan berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Keistimewaan DIY melalui pendayagunaan segenap potensi sumber daya dengan melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Semua usaha pencapaian visi DMB ditujukan untuk mewujudkan kelestarian alam, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya, Senin, 31 Agustus 2020.

Refleksi Sewindu Keistimewaan YogyakartaGubernur DIY, Sri Sultan HB X memotong tumpeng sebagai puncak acara refleksi sewindu Keistimewaan DIY, Senin, 31 Agustus 2020. (Foto: Tagar/Rahmat Jiwandono)

Untuk mewujudkannya, butuh tujuh arah kebijakan yang didasarkan pada tujuh strategi pengembangan DMB untuk mengatasi 10 permasalahan mendasar yang aktual. Penguatan DMB terdiri atas 20 program yang memerlukan kerja sama tim antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Semua usaha pencapaian visi DMB ditujukan untuk mewujudkan kelestarian alam, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

"Segala hal yang terkait visi, misi, strategi, permasalahan dasar, serta program bisa dibaca di kesepakatan yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa pada 1 Juli 2020 lalu," ungkapnya.

Selain itu, menurut Sri Sultan HB X, dengan strategi Desa Mengepung Kota, niscaya desa akan jadi sentra pertumbuhan. Maka penerapannya, pembangunan desa lebih diutamakan. "Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam mengejar kemajuan perkotaan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Parampara Praja, Mahfud MD mengatakan, kehadirannya dalam peringatan sewindu UUK DIY sebagai penasihat. "Saya di sini sebagai penasihat," katanya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini menyebut bahwa UUK DIY diberikan agar Yogyakarta bisa merawat hal-hal yang sifatnya istimewa. Misalnya dalam hal pertanahan tata ruang, pemerintahan, dan budaya. "Karena di Yogyakarta itu kan khas," katanya.

Selama ini negara pun sudah menyediakan anggaran khusus yang dikenal dengan istilah Dana Keistimewaan (Danais). Danais ini bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kinerja pemerintah DIY.

Ia menambahkan, secara prinsip, keistimewaan di Yogyakarta tidak ada yang perlu diperbaiki atau dipersoalkan. "Kalau dari sisi UU tinggal pelaksanaannya saja," kata Menko Polhukam. []

Berita terkait
Menjelang Sewindu Keistimewaan Yogyakarta
Sewindu menegaskan kembali Filosofi Keistimewaan Yogyakarta: Manunggaling Kawulo Gusti, Sawiji, Greget, Sengguh, lan Ora Mingkuh.
Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk Tangani Covid-19
Pemda DIY akan menggunakan Danais untuk penanggulangan Covid-19 dan pemberdayaan masyarakat.
Keistimewaan Yogyakarta di Pusaran Badai Covid-19
Belum ada tindakan istimewa dari pemimpin Yogyakarta dalam menangani pandemi Covid-19. Semoga rakyat miskin terus mampu menahan perut lapar.
0
Terawan Lantik Prof. Abdul Kadir Sebagai Dirjen Yankes
Menteri kesehatan Terawan Agus Putranto lantik Prof. Abdul Kadir sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan.