Oleh: Relly Reagen, Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP)
Penerus Presiden Jokowi harus melanjutkan pembangunan perdesaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninggalkan jejak positif yang mendalam dalam sejarah Indonesia, dengan fokus yang kuat pada pembangunan perdesaan.
Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan progresif yang mengejawantahkan visi pembangunan inklusif dan holistik, berupaya merombak paradigma pembangunan yang lama, yang cenderung berfokus pada kota-kota besar.
Jokowi berhasil memimpin sebuah transformasi progresif yang membalikkan urban bias (bias perkotaan), yaitu suatu paradigma yang selama ini terlalu mendominasi pembangunan di Indonesia.
Urban bias yang condong pada preferensi yang diberikan kepada daerah perkotaan dalam kebijakan pembangunan dan distribusi sumber daya, telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional sebelum era Jokowi.
Dalam banyak kasus terdahulu, pembangunan infrastruktur, alokasi dana publik, dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan seringkali lebih berfokus pada kota-kota besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Selain itu, urban bias juga mencakup pemahaman bahwa pembangunan desa seringkali dilakukan dengan menggunakan perspektif perkotaan.
Dalam konteks pembangunan perdesaan, urban bias ini dapat termanifestasi dalam berbagai cara. Salah satu cara adalah melalui pendekatan dan strategi pembangunan yang cenderung menerapkan model perkotaan ke dalam konteks perdesaan.
Dalam praktiknya, model pembangunan ini seringkali tidak mempertimbangkan keunikan dan tantangan khusus yang ada di daerah perdesaan, seperti karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi alam dan lingkungan, serta struktur ekonomi lokal yang berbeda dari perkotaan.
Hanya pemimpin yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu ini yang layak menjadi penerus Jokowi.
Akibatnya, model pembangunan ini tidak efektif dan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan antara perkotaan dan perdesaan, dengan penduduk desa sering kali menghadapi kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan dasar.
Jokowi adalah pemimpin yang sadar betul bahaya dari urban bias ini. Melalui berbagai inisiatif dan kebijakannya, telah berusaha untuk mengubah pendekatan ini. Jokowi telah mengarahkan perhatian dan sumber daya ke daerah-daerah perdesaan, dengan harapan untuk membangun keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah melalui penggelontoran dana desa yang mencapai angka yang signifikan, yaitu 470 triliun rupiah, selama sembilan tahun pemerintahannya. Ini bukan hanya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat desa, namun juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan desentralisasi keuangan dan pemerataan pembangunan.
Kebijakan revolusioner ini dapat mengimbangi urban bias bisa teratasi, sehingga setiap desa diberdayakan untuk lebih mengetahui kebutuhan akan dirinya sendiri.
Salah satu bukti nyata lainnya dari kebijakan yang diambil adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk mendukung operasional dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibat dari kebijakan ini, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah BUMDes, yang kini mencapai 12.945 unit di seluruh Indonesia.
BUMDes memegang peran penting dalam ekonomi desa. Dengan menjalankan berbagai usaha produktif, BUMDes tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mendorong ekonomi lokal, dan merangsang pembangunan desa secara menyeluruh. Kebijakan ini membuktikan bahwa visi Jokowi bukan hanya kata-kata, tetapi memberikan dampak nyata bagi ekonomi perdesaan.
Pasca era Jokowi, tantangan pembangunan perdesaan tidak berakhir. Oleh karena itu, pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang telah dirintis oleh Jokowi harus menjadi fondasi bagi pemimpin yang akan datang. Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami dan mampu melanjutkan pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi desa dan pemerataan pembangunan.
Tak bisa dipungkiri, peran ekonomi perdesaan sangat penting, bahkan di tengah situasi pandemi. Saat ekonomi perkotaan mengalami goncangan, desa-desa tetap bertahan sebagai penyangga ekonomi. Ancaman dan tantangan ketahanan pangan di masa depan juga menegaskan bahwa perdesaan tetap memiliki peran penting yang tidak boleh dilupakan.
Dengan lahan pertanian yang masih luas dan produktif, desa-desa berfungsi sebagai lumbung pangan nasional, menjadi penyeimbang dan penopang kehidupan di tengah tekanan urbanisasi dan berbagai masalah perkotaan lainnya.
Penerus Presiden Jokowi perlu memahami dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan perdesaan. Idealnya, pemimpin ini memiliki karakteristik serupa dengan Jokowi, yang memiliki pengalaman hidup di perdesaan, memahami karakter sosial budaya masyarakat perdesaan, dan membangun karirnya dari dasar dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat desa.
Calon pemimpin yang hanya memberikan gimmick peduli orang desa tidak akan mampu membawa perubahan nyata. Pemimpin masa depan harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana, menunjukkan empati dan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat desa. Dia tidak hanya menggunakan bahasa yang rumit dan elit, tetapi memahami kebutuhan nyata masyarakat perdesaan.
Dalam menghadapi tantangan masa depan seperti ledakan penduduk, berkurangnya lahan, urbanisasi, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan, maka komitmen terhadap pembangunan perdesaan menjadi penting.
Hanya pemimpin yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu ini yang layak menjadi penerus Jokowi. Kami berharap dan berdoa, pemimpin seperti ini akan muncul dan melanjutkan pembangunan perdesaan yang telah dirintis oleh Jokowi, demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. []