Pers Indonesia Butuh Hak Cipta Jurnalistik untuk Lawan Feodalisme Digital

Hak Cipta Jurnalis akan mampu membantu dunia pers Indonesia untuk mengatasi gempuran digital yang bisa membahayakan kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh. (Foto: Ist)

Jakarta - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan pers Indonesia membutuhkan regulasi publisher rights atau hak cipta jurnalistik untuk mengatasi fenomena feodalisme digital, yaitu penguasaan dunia digital oleh platform-platform global.

Mohammad Nuh menyampaikan hal itu saat membacakan deklarasi nasional tentang kemerdekaan pers dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, 9 Februari 2022.


"Kita tidak ingin terjadi digital feudalism (feodalisme digital). Agar tidak terjadi digital feudalism, dibutuhkan publisher rights," kata Mohammad Nuh, dikutip dari Antara.

Menurut mantan Rektor ITS Surabaya ini, publisher rights akan mampu membantu dunia pers Indonesia untuk mengatasi gempuran digital yang berpotensi membahayakan kedaulatan digital ataupun kepentingan nasional. Beliau mengatakan pihaknya saat ini pihaknya telah merampungkan naskah regulasi "publisher rights" dan telah diberikan kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

Oleh karena itu, Mohammad Nuh menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo terhadap upaya untuk memunculkan regulasi tersebut.

"Draf untuk publisher rights sudah kami sampaikan. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera memberi payung yang dapat memayungi kawan-kawan pers supaya terhindar dari gempuran digital," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Mohammad Nuh mengatakan Dewan Pers akan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa elemen pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan wujud upaya insan pers agar mampu melebur menjadi satu bagian dalam NKRI bersama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut mantan Mendikbud, karena Indonesia menggunakan sistem demokrasi, pers dapat diibaratkan sebagai "saudara kandung" dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengelola bangsa Indonesia.

"Jadi, kita ini adalah keluarga besar yang bernama NKRI. Bapak nya sama, ibunya sama, yaitu Ibu Pertiwi," ujar Mohammad Nuh. []


Baca JUga




Berita terkait
Hari Pers Nasional, Forum Pewarta Bantul Berikan Bantuan APD
Memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari Selasa, 9 Februari 2021 Forum Pewarta Bantul (FPB) mengadakan bakti sosial.
Menkominfo: Hari Pers Momentum Tingkatkan Komitmen Pers
Menkominfo Johnny G. Plate menyebut bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 ini menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen pers.
Hari Pers Nasional, Wartawan Kulon Progo Bagikan Sembako
Hari Pers Nasional 2021, wartawan Kulonprogo bagikan sembako dan 300 tanaman buah.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.