Perkuat Hubungan Bilateral, Hafisz Tohir Terima Kunjungan Dubes Uni Eropa

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir. (Foto: Tagar/DPR RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal strategis terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa. Termasuk mengenai perkembangan politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi saat ini di Eropa.

"Kita ketahui di Eropa banyak negara, tetapi Pak Vincent khusus Duta Besar Uni Eropa, jadi bukan hanya dari Belgia ataupun Belanda, Jerman, dalam hal ini banyak hal yang kita bahas terkait dengan perkembangan politik ekonomi dan juga keamanan yang terkini yang terjadi di Eropa," ujar Hafisz usai pertemuan dengan Dubes Uni Eropa Vincent Piket, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2022.


Jadi kita enggak bisa memandang hanya satu dua sudut pandang, tapi kita juga bergaul dengan negara sahabat, kita juga memberikan kemudahan akses tersebut.


Hafisz menjelaskan, dalam konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, Indonesia dan Uni Eropa memiliki pandangan yang sama, yakni menginginkan penghentian perang tersebut. 

Untuk itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piket dalam hal ini menyarankan agar konflik tersebut nantinya dapat ikut dibahas bersama dalam forum P20.

"Kalau di P20 rasanya kita lebih kepada ekonomi ya (pembahasannya), tetapi secara khusus dari Pak Vincent meminta agar juga masalah  konflik Rusia-Ukraina itu bisa kita bawa di P20, karena ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, di Eropa hampir sama jumlahnya dengan ASEAN 800 jutaan, kita 600 jutaan," jelasnya.

Dari segi ekonomi, politisi PAN itu menambahkan, perang Ukraina-Rusia telah menyebabkan Eropa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. 

Padahal setiap manusia, tambah Hafisz, berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan akses makanan dan minuman yang mudah.

"Bahkan World Bank sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi 1 persen lebih, ini merupakan persoalan bagi mereka di mana sumber-sumber energi (harganya) naik tinggi, makanan gandum juga naik tinggi, gas juga mengalami penyetopan ekspor dan ini tentu saja melanggar daripada konvensi bahwa semua rakyat itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan juga mendapat akses dari pada makanan dan minuman," tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini lebih lanjut.

Selain membahas perkembangan politik, ekonomi dan keamanan yang terjadi di Eropa, Hafisz dan Vincent juga membahas mengenai kebijakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang akhirnya dibuka kembali Presiden Joko Widodo pada Senin, 23 Mei 2022 mendatang. setelah sejak 28 April 2022 sempat dihentikan.

Dalam hal ini, Hafisz menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang seasonal yang dibuat guna menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. 

"Jadi kita enggak bisa memandang hanya satu dua sudut pandang, tapi kita juga bergaul dengan negara sahabat, kita juga memberikan kemudahan akses tersebut. Saya kira ini suatu kerjasama yang baik ya suatu saat kita akan mengalami persoalan yang sama mereka pun akan bisa membantu kita, sehingga kesetaraan ini akan kita kedepankan," sebutnya.

Terakhir, legislator dapil Sumatera Selatan I ini juga menyinggung tentang adanya salah satu anggota parlemen Eropa yang sempat melontarkan statement yang dinilai menyudutkan Indonesia. 

Menanggapi hal tersebut, Vincent mengatakan bahwa statement tersebut merupakan statement pribadi, dan bukan dari parlemen Eropa.

Untuk itu, Hafisz meminta Vincent untuk membantu mengklarifikasi hal tersebut, agar tidak mengganggu kerja sama yang terjadi selama ini antara Indonesia dengan Uni Eropa. 

"Karena itu hanya statement pribadi, saya kira enggak akan berdampak, kita baru bisa membahas ketika itu memang di komunikan resmi, kalau ini nggak komunikan resmi maka enggak ada what's the point yang dibahas karena memang nggak ada saluran resmi. Maka dari itu kita sampaikan Pak Vincent tolong hal ini juga diklasifikasikan di sana," tutupnya. []

Berita terkait
Jelang Iduladha, Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat Atasi PMK
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan.
DPR RI Batalkan Pelaksanaan Pengadaan Gorden RJA
DPR RI bersepakat untuk membatalkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan blind jendela untuk seluruh Rumah Jabatan Anggota (RJA).
DPR Agendakan Serangkaian Kegiatan Diplomasi Parlemen
DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen baik bilateral, regional Internasional.