Jakarta - Hasil hitung nyata Situng KPU menunjukkan capres petahana Jokowi bakal kembali menjadi presiden Indonesia. Pada periode kedua kepemimpinannya, akan segalak apa menyikapi berbagai persoalan pemerintahan?
Selama kepemimpinan di periode pertama, Presiden Jokowi diketahui telah menelurkan beberapa kebijakan tegas, semisal isu pemberantasan korupsi maupun isu penegakkan kedaulatan hukum dalam negeri.
Komisi Kemberantasan Korupsi (KPK) dibiarkan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, meski di antaranya politisi yang menjadi bagian koalisi pemerintahan.
Jokowi juga acuh, dengan penolakan dunia internasional terkait kebijakan eksekusi hukuman mati pengedar narkotika di Indonesia. Bahkan tidak menggubris penolakan, meski William AXL Rose, sang vokalis kelompok musik rock Guns N Roses kegemarannya, meminta agar vonis eksekusi mati terhadap salah satu pengedar dicabut.
Kedaulatan hukum di era Jokowi juga wangi, dengan diterapkannya eksekusi penenggelaman kapal pencuri ikan dari negara-negara lain ke wilayah perairan Indonesia.
Namun, di sisi lain Jokowi tampak gamang menentukan sikap terhadap kasus-kasus tertentu, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Baik yang terjadi di tahun 1965, maupun di era pra dan pascareformasi.
Pria asal Solo itu dinilai tidak bersikap tegas, terhadap penuntasan kasus penyiraman air keras ke wajah salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang tak kunjung selesai meski sudah berjalan selama lebih dari dua tahun.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, sikap tegas Jokowi tidak akan terlalu banyak berubah seperti saat di periode pertamanya untuk beberapa kasus. Namun juga akan lebih tegas atau justru melunak untuk kasus-kasus lain.
"Beberapa isu yang jadi ikonnya dia kan, tidak ada kompromi bagi tindak pidana korupsi. Nah besok mungkin akan tetap dipelihara oleh dia tanpa peduli kan. Kedua kemampuannya untuk menjaga ideologi Pancasila, mungkin beliau akan jauh lebih keras lagi kalau soal ini," kata Ray kepada Tagar, Jumat 3 Mei 2019 lalu.
"Soal membakar perahu-perahu (nelayan asing pencuri ikan) itu, saya pikir sangat tergantung soal menterinya siapa ya. Tapi kalau soal ketegasan beliau menjaga laut kita, itu saya rasa akan tetap berlanjut," imbuhnya.
"Pak Jokowi akan tetap keras terhadap mereka yang mencoba mengambil secara tidak sah, atau ilegal kekayaan kita. Mafia-mafia juga saya rasa akan diperlakukan sama. Dalam konteks itu, saya rasa beliau tidak akan mundur atau berkurang," ujar dia.
Sementara ketidaktegasan sikap presiden, terhadap beberapa isu kekerasan dan pelanggaran HAM, dinilai akan semakin melemah pada pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Jokowi diprediksi tidak akan lagi mau bersentuhan dengan penyelesaian kasus tersebut, lantaran efek dominonya yang dinilai akan sangat berbahaya. Padahal. presiden diketahui sempat mengundang dan bertemu dengan peserta aksi Kamisan di Istana.
"Saya pribadi agak ragu pak Jokowi akan melakukan itu (penyelesaian kasus HAM). Karena ini kan, bukannya sulit, tapi akan banyak aktor-aktornya yang nanti akan terbawa, dan bisa jadi kemudian itu berkelindang dengan aktor-aktor yang boleh jadi juga ikut mendukung dia," ujar Ray Rangkuti.
"Kasus-kasus Semanggi segala macam tidak akan diselesaikan juga. Hampir semua presiden juga nggak mampu menangani kasus ini. Karena berat ini bukan berarti tidak bisa diungkap ya, tapi aktor-aktornya banyak sekali yang terlibat. Sementara dukungan politiknya sedikit. Itu bedanya dengan (penanganan) kasus korupsi, kalau dia bantu (penyelesaian) kasus korupsi, dukungan politiknya kan tinggi," pungkas Ray Rangkuti. []
Baca juga:
- Pertemuan AHY-Jokowi, Ini Tanggapan Sandiaga Uno
- Rencana Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ini Kata Moeldoko
- Keuntungan Demokrat Jika Masuk Koalisi Jokowi
- Ini Para Menteri yang Tak Tergantikan di Era Jokowi
