Perdagangan Manusia Dalam Kurikulum Baru Sekolah di Kamboja

Murid sekolah di Kamboja akan mendapat mata pelajaran baru tentang perdagangan manusia (human trafficking) mulai awal tahun 2021
Ilustrasi: Murid sekolah di Kamboja (Foto: dw.com/id)

Phnom Penh - Murid sekolah di Kamboja akan mendapat mata pelajaran baru tentang perdagangan manusia (human trafficking). Silabus tersebut diumumkan menyusul ancaman sanksi jika Pnom Penh gagal meredam praktik ilegal itu selambatnya tahun depan.

Mata pelajaran perdagangan manusia rencananya diberlakukan awal 2021 untuk sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi, menurut keterangan pemerintah.

Di dalamnya murid akan "belajar tentang cara menghentikan perdagangan manusia di sekolah-sekolah dan di kalangan remaja,” ujar Ros Soveacha, juru bicara Kementerian Pendidikan.

Mata pelajaran tersebut ikut mencakup masalah narkotika dan jenis delik lainnya, lanjut Ros.

Kamboja sejak lama mencatat derasnya arus penyelundupan manusia. Menurut Indeks Perbudakan Global, sebanyak 260.000 warga Kamboja bekerja dalam skema perubdakan modern, banyak di antara mereka merupakan anak-anak.

Ribuan lain tercatat dijebak ke luar negeri, termasuk perempuan yang dijual untuk dinikahkan di Cina.

Pandemi corona juga mencatat lonjakan gelombang perdagangan manusia ke Thailand. Di sana, sekitar satu juta warga Kamboja bekerja secara ilegal, termasuk ribuan buruh yang terjebak utang dan dipaksa bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan manufaktur.

Mekanisme perdagangan manusia. Perombakan kurikulum diharapkan bisa mempertajam kesadaran kaum muda Kamboja untuk mencegah ancaman perdagangan manusia di sekolah-sekolah. "Pendidikan adalah bagian dari pencegahan,” kata Chou Bun Eng, salah seorang pejabat Kementerian Pendidikan.

"Jika warga tidak mau melindungi mereka yang rentan, maka tidak akan ada cara lain untuk mencegah kerusakannya.”

Pegiat HAM lokal memuji langkah pemerintah merombak kurikulum nasional. Namun, silabus terbaru dinilai masih lemah, lantaran tidak menjelaskan mekanisme perdagangan manusia.

Chan Saron, manajer lembaga anti-perdagangan manusia, Chab Dai, menilai pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada kawasan perbatasan, di mana anak-anak dibidik oleh "makelar” buruh dan jasa pernikahan.

"Anak-anak harus diajari hal spesifik, misalnya apa trik-trik yang dipakai makelar? Apa itu pernikahan paksa? Bagaimana realitanya di Cina, Thailand, atau Vietnam?” kata Chan.

"Perdagangan manusia akan selalu ada. Tapi kalau kita bisa mengajarkan anak-anak hal-hal ini, mereka akan lebih aman.” [rzn/rap (Reuters)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Kamboja Rayakan Hari Kemerdekaan Tanpa Pesta Saat Pandemi
Rakyat Kamboja peringati Hari Kemerdekaan, dalam suasana yang tidak seperti biasanya. Karena berbagai kebijakan terkait wabah virus corona
Turis di Kamboja Wajib Bayar Deposit Tes Covid-19
Wisatawan diharuskan membayar uang deposit untuk biaya layanan Covid-19. Langkah ini diambil untuk menjaga agar virus tidak berlanjut di Kamboja.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.