Jakarta - Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang berstandar dunia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
Salah satunya dukungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal pengawasan anggaran.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan menyampaikan apresiasi kepada BAKN DPR RI atas rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara terkait dengan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
Mohon saran agar tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN khususnya di Provinsi Maluku Utara ini bisa optimal, dan khususnya program Presiden untuk tahun 2024 semua tanah minimal bisa terpetakan, terlegalisasi, bisa kami laksanakan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Kepada BAKN DPR RI, pemerintah daerah, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan semua pemangku kepentingan terkait saya kira dapat bersama-sama memperbaiki kualitas layanan dari Kementerian ATR/BPN ini bisa lebih bagus. Tentunya pelayanan berstandar dunia cita-cita kami," ujarnya belum lama ini.
Dwi Hariyawan menuturkan, sesuai amanat Menteri ATR/Kepala BPN yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat integritas untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Baca Juga: Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022, Momentum Perkuat Integritas dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan
- Baca Juga: Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret 2022
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan.
"Kita tidak boleh meninggalkan bom waktu terhadap target yang telah kita tentukan, jadi untuk tahun ini kita mengejar dari segi kualitas," tegasnya.
"Ini adalah target yang akan kita tempuh bersama. Namun kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu mengapa kami di sini memperkuat integritas. Jadi, kami mohon arahan dari BAKN DPR RI. Sesuai dengan moto kami, BPN akan terus menerus memperbaiki, sehingga nanti akan lebih baik dan lebih baik terus," tambah Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan.
Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya sebagai pimpinan rapat menyampaikan, kunjungan kerjanya kali ini merupakan bentuk tindak lanjut laporan yang diterima dari Komisi II DPR RI yang khusus membidangi pertanahan.
"Adapun gambaran singkat terkait permasalahan Kementerian ATR/BPN, terutama terkait masalah opini BPK yang masih menemukan sejumlah permasalahan di setiap tahunnya," ujarnya.
"BAKN DPR RI perlu meminta masukan lebih lanjut dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara terkait dengan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan," ungkap Wahyu Sanjaya.
Menanggapi catatan yang diberikan BAKN DPR RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Abdul Azis memastikan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban secara rinci terhadap 15 pertanyaan yang diberikan. Dalam hal ini, ia melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat dalam Implementasi Inpres 1/2022
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Kinerja ATR/BPN Meningkat Lebih Baik, tapi Evaluasi Tetap Perlu Dilakukan
"BAKN DPR RI sudah menyampaikan 15 pertanyaan, ini saya sudah fokuskan, saya berikan ke seluruh satuan kerja yang ada. Mohon saran agar tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN khususnya di Provinsi Maluku Utara ini bisa optimal, dan khususnya program Presiden untuk tahun 2024 semua tanah minimal bisa terpetakan, terlegalisasi, bisa kami laksanakan," pungkas Abdul Azis.
Adapun kunjungan kerja BAKN DPR RI ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta jajaran pemerintah provinsi; Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herban Heryandana beserta jajaran; dan juga satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. []
