UNTUK INDONESIA
Penjelasan Jokowi Soal Defisit Anggaran 2021
Defisit anggaran tahun 2021 yang diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma\\'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam masa transisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 mendatang. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato dalam rangka penyampaian pengantar pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Pidato disampaikan di rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2020-2021.

Pemerintah berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.

Baca Juga: Jokowi Perluas Basis Pajak dan Optimalkan PNBP 2021 

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Jokowi di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

Menurutnya, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 juga akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter. Selain itu juga menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, dijelaskannya lagi soal pembiayaan investasi yang juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp 169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk sejumlah hal.

"Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan," ucap Jokowi.

Simak Pula: Pulihkan Pariwisata, Jokowi Anggarkan Rp 14,4 Triliun

Lalu poin ketiga, menurut Jokowi, terkait anggaran untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi. "Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional," ujar dia.[]

Berita terkait
RAPBN 2021, Jokowi Transfer ke Daerah Rp 796,3 Triliun
Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah atau TKDD sebesar Rp 796,3 triliun dengan tujuh arah kebijakan.
Tanggapan Anggota DPRD Jabar Tentang Pidato Jokowi
Pidato Presiden Jokowi, ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ineu Purwadewi Sundari, katakan pidato presiden menunjukkan optimisme
Jokowi Perluas Basis Pajak dan Optimalkan PNBP 2021
Presiden Jokowi akan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk memperkua sumber penerimaan mandiri.
0
Sultan HB X Minta Warga Waspada Angin Berputar di Yogyakarta
Sri Sultan HB X meminta warga waspada angin berputar. Sultan mencontohkan tebu di Madukismo jika tersapu angin jatuhnya tidak akan satu arah.