Cianjur - Satu minggu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kurang maksimal. Pasalnya, masih banyak warga di Cianjur yang masih tidak peduli dengan PSBB, di beberapa tempat pertokoan masih banyak warga berdatangan, bahkan ada saja warga yang enggan untuk memakai masker.
Hal tersebut merujuk, pada beberapa pendapat, karena di Cianjur, tidak ada Peraturan Bupati (Perbup) yang khusus mengatur PSBB di Cianjur. ”Secara hukum, Perbup bukanlah hal yang mutlak, karena ada aturan lain di atasnya,” dikatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Prof Dr Hj Henny Nuraini, SH, MH, di Cianjur, Kamis, 14 Mei 2020.
Prof Henny menuturkan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk setiap peraturan yang objeknya sama, maka Daerah tidak ada keharusan untuk membuat aturan baru. “Seperti PSBB ini, Daerah (Kabupaten/kota), merujuk dan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan yakni Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB Provinsi Jabar,” ungkap Henny.
Namun, agar lebih maksimal, Henny mengungkapkan, sebaiknya memang ada Perbup yang mengatur, hal ini bertujuan agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif. “Semuanya, kembali lagi ke konsistensi dan pengawasan dalam menegakkan aturan di lapangan,” ungkap Henny.
Meski begitu, Henny beranggapan, kondisi di lapangan yang dinilai seolah tidak efektif, karena belum maksimal membatasi kegiatan interaksi sosial masyarakat, Prof Henny menganggap itu lebih pada persoalan teknis pengawasan saja. “Seharusnya Pemerintah setiap hari mengevaluasi, Perbaiki pengawasannya,” ujar Henny.
Sementara beberapa waktu lalu Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto mengatakan, jika pelaksanaan PSBB di Cianjur tidak diperlukan sanksi tegas. “Kita himbau bersama-bersama saja, ga perlu ada sanksi,” kata Juang. []
