Pengamat Tata Kota: Komitmen Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR, melakukan ziarah ke makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir.
Presiden Jokowi (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari0

Jakarta - Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus berkomitmen menepati janjinya untuk memindahkan Ibu Kota Negara RI.

Pernyataan tersebut dia ucapkan terkait pidato Jokowi di sidang tahunan MPR/DPR yang meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.

"Tindak lanjut selanjutnya adalah jika komitmen ini serius artinya dalam waktu yang tidak lama harus ada keputusan supaya ketika disebutkan Kalimantan ini lokasi (kota) di mana," kata Yayat Supriatna, Jumat,16 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

Presiden harus cari momen atau waktu pas untuk mengatakan di sinilah lokasi pilihannya.

Jika Jokowi, kata Yayat, terlalu lama memutuskan kota di Kalimantan yang akan menjadi Ibu Kota baru, dapat berdampak ke beberapa aspek, seperti melonjaknya harga tanah di Kalimantan.

"Dalam konteks penyediaan anggaran dan percepatan dalam penyusunan master plan atau penyiapan dalam konteks pengamanan lokasi di lapangan disamping kesiapan dari pemerintah daerah juga berdampak," ujarnya.

Meski begitu, dia menyarankan agar Jokowi perlu mencari waktu yang tepat untuk memutuskan kota mana di Pulau Kalimantan yang akan menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota negara.

"Presiden harus cari momen atau waktu pas untuk mengatakan di sinilah lokasi pilihannya. Karena semua orang sebenarnya menunggu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi Ibu Kota baru harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Selain itu, kota tersebut juga harus minim terjadi bencana dan potensi terjadinya konflik sosial.[]

Baca juga:

Berita terkait
Kalimantan Ibu Kota Baru, Bukan Tentang Pemerataan Saja
Pemerintah akhirnya memilih memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi memilih Kalimantan menjadi tujuan ibu kota baru.
Bappenas Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tidak Bebani APBN
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan membebani APBN.
Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan bukan hal prioritas yang perlu dilakukan segera.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.