Jakarta - Pengamat Politik Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia) Yandi Hermawandi mengatakan jika Gerindra bergabung ke dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi), partai besutan Prabowo Subianto ini dapat berperan menjadi koalisi-kritis.
Kata dia, bila itu terjadi akan mewarnai kebijakan pemerintah, meski oposisi di Parlemen akan berkurang.
"Gerindra masih bisa menjalankan politik koalisi-kritis. Sesuai ide-ide Prabowo ketika kampanye, beliau dan Gerindra akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti kebijakan impor dan pinjaman luar negeri," kata Yandi di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Koalisi pemerintah hari-hari belakangan terasa membuka lebar pintu untuk Gerindra bergabung.
Ia berharap bila Gerindra masuk pemerintahan, suara-suara kritis terhadap pemerintah tetap kuat, dan memastikan kebijakan pemerintah pro rakyat.
Sinyal kuat masuknya Gerindra ke dalam Kabinet Kerja Jilid II, kata dia, dapat dilihat dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi, dan diikuti dengan sejumlah safari politik ke partai-partai koalisi.
"Koalisi pemerintah hari-hari belakangan terasa membuka lebar pintu untuk Gerindra bergabung. Ini karena stabilitas politik menjadi pertimbangan dan agenda utama koalisi pemerintah untuk 5 tahun ini," ucapnya.
Hal itu bisa dilihat ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dalam beberapa waktu lalu melakukan safari politik ke sejumlah partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Prabowo memulai safari politiknya seusai diterima oleh Presiden di Istana Merdeka pada Jumat 11 Oktober 2019.
Selain membicarakan masalah-masalah kebangsaan, ternyata ketika pertemuan di antara Jokowi dan Prabowo juga membahas kemungkinan Gerindra masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.
Usai pertemuan, Prabowo secara berturut-turut melakukan safari politik ke Partai Nasdem pada 13 Oktober. Di hari berikutnya juga mengunjungi PKB pada 14 Oktober dan terakhir Partai Golkar.[]
Baca juga: