TAGAR.id, Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menyarankan agar Presiden Jokowi segera melantik sembilan wakil menteri.
"Sebaiknya Jokowi segera meminta pertimbangan Megawati dan melantik Menpan RB agar tidak semakin lama terjadi kekosongan posisi tersebut," kata Fernando, Rabu, 24 Agustus 2022.
Seperti diketahui, hampir dua bulan sejak Tjahjo Kumolo meninggal dunia sehingga menyebabkan kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi dan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri belum juga memutuskan siapa calon pengganti Tjahjo untuk mengisi posisi Menpan RB.
Berbarengan dengan itu, Presiden Jokowi, kata Fernando, juga sebaiknya segera mengisi posisi 9 wakil menteri yang sampai saat ini masih kosong karena peraturan presiden mengenai ke-9 wakil menteri tersebut sudah ditandatangani pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu.
"Jangan sampai menjadi catatan negatif atas pemerintahan Jokowi yang mengeluarkan Perpres mengenai wakil menteri namun tidak diisi sampai akhir masa jabatannya karena dianggap tidak mampu bersikap atas tekanan partai politik yang menginginkan 9 kursi wakil menteri tetap kosong," katanya.
Ditegaskan Fernando, Jokowi dapat mengisi sembilan wakil menteri yang masih kosong dari kalangan profesional, akademisi dan relawan Jokowi yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan ditempati.
Misalnya untuk posisi wakik menteri ESDM, wakil menteri PUPR dan wakil menteri Investasi dari kalangan profesional. Sedangkan untuk mengisi posisi wakil menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, wakil menteri PAN-RB serta wakil menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dari kalangan akademisi.
"Posisi wakik menteri Sosial, wakil menteri Koperasi dan UKM, dan wakil menteri Perindustrian dari kalangan Jelawan Jokowi sehingga tidak hanya Projo saja yang menikmati posisi sebagai wakil menteri," katanya.
Dari kalangan relawan misalnya, kata Fernando, Jokowi dapat mempertimbangkan dari kalangan relawan Bara JP, Seknas Jokowi, Pospera, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, dan Rembuk Nasional Aktivis 98 atau dari kalangan relawan Jokowi lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi.
"Atau kalau memang Presiden Jokowi menilai sudah tidak memerlukan 9 wakil menteri tersebut, sebaiknya Jokowi segera mencabut peraturan presidennya yang mengatur tentang hal itu agar tidak dianggap tidak sia-sia dan tidak memberikan manfaat," katanya.[]