Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Wamil bisa mendeteksi giat dan kemampuan masing-masing anak muda, sehingga bisa dipantau dan diarahkan.
Ilustrasi - Pendidikan Militer. (Foto: Istimewa)

Jakarta, (Tagar 11/2/2019) - Negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mesir, Thailand dan negara tetangga Singapura tercatat memberlakukan kebijakan Wajib Militer (wamil) kepada masing-masing warganya, untuk tujuan memperkuat angkatan militer, serta keperluan menjaga kedaulatan wilayah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki total luas wilayah mencapai 1, 905 Juta kilometer persegi disebut Pengamat Militer Connie Bakrie sudah perlu untuk mulai mengadopsi kebijakan wamil.

Selain untuk keperluan tentara cadangan, wamil dinilai Connie bisa menjadi ajang untuk memantau minat anak muda Indonesia, sehingga dapat lebih mudah melakukan pengarahan lebih lanjut.

"Kita hitung saja jumlah tentara kita, berbanding luas indonesia, berbanding kemampuan tech tingkat tinggi yang TNI kita miliki, jauh dari ideal kan? Nah, Wamil mampu mengisi ruang-ruang itu," papar Connie Bakrie kepada Tagar News, Senin (11/2) sore.

Connie menambahkan, gunanya banyak antara lain, dengan wamil bisa mendeteksi giat dan kemampuan masing-masing anak muda, sehingga bisa dipantau dan diarahkan.

"Seperti Israel misalnya, sistem wamilnya sangat efektif, sehingga anak-anak muda sudah bisa terarah jadi apa sesuai hobby dan kegemarannya. Misalnya yang suka masak dia nggak angkat senjata, tapi jadi wamil (di) bagian dapur," jelas Connie Bakrie panjang lebar.

Lebih lanjut, Connie menyayangkan paradigma berpikir masyarakat yang cenderung menilai program wamil sebagai program militerisasi semata. Padahal, di sisi lain banyak organisasi-organisasi militer yang menjadi ancaman sebenarnya.

Connie menyebut, konsep pertahanan kemananan yang tegas dan jelas di Indonesia masih jauh panggang dari api. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah besar bagi pihak pemerintahan.

"Bagaimana mau menginisiasi (wamil), baru bicara bela negara saja yg baris-berbaris dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat kesatuan persatuan saja sudah ramai diserang dianggap militerisasi. Wamil ramai-ramai dilarang dan ditakuti, tapi partai-partai atau kumpulan-kumpulan pada punya garda, dengan berseragam militer dan dididik entah dimana, oleh siapa, kita permisif," keluh Connie

"Saya kira PR terbesarnya adalah kita tidak memiliki konsep pertanahan dan keamanan yg jelas dan tegas. (wamil) Menurutku sih sudah harus (ada). Karena selain mengisi kekosongan jumlah tentara, (wamil) akan menghapus semua garda-garda itu atau sayap militer apapun yang ada," pungkas Connie Bakrie.

Menurut penelusuran Tagar News, sejatinya program wajib militer pernah sempat akan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Rancangan Undang-undang untuk wajib militer pada tahun 2002 silam.

Isu mengenai RUU tersebut tidak terlalu mendapat perhatian lebih DPR, yang saat itu memiliki banyak program prioritas yang mesti didahulukan.

Sempat muncul kembali pada tahun 2013, RUU Wajib Militer kembali tenggelam oleh hiruk pikuk isu-isu lain, dan tidak diketahui lagi kejelasannya sama sekali, sampai hari ini. []

Berita terkait