Jakarta - Aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.
Agus menilai Mensos Risma tidak perlu melakukan blusukan ke daerah-daerah kumuh di DKI Jakarta dan tempat lainnya. Sebab, blusukan merupakan tugas dari kepala daerah.
Yang lebih penting saya sarankan kepada Bu Mensos, bereskan data orang miskin yang sampai hari ini masih amburadul dan itu menjadi lahan korupsi karena datanya tidak betul.
"Itu suatu langkah yang tidak perlu karena tugas Mensos yang sekarang dikerjakan blusukan itu, sebenarnya tugas kepala daerah. Ya, kalau di DKI itu tugas gubernur," kata Agus, dikutip Tagar, Jumat, 8 Januari 2021.
Pengamat Kebijakan Publik ini mengatakan, tugas Mensos adalah membuat kebijakan. Karena itu, seharusnya Risma fokus terhadap tugasnya memperbaiki data-data kemiskinan di Indonesia.
Menurut Agus, hingga saat ini data-data masyarakat miskin masih berantakan. Data yang berantakan atau belum beres ini dapat menjadi lahan korupsi.
"Nah yang lebih penting saya sarankan kepada Bu Mensos, bereskan data orang miskin yang sampai hari ini masih amburadul dan itu menjadi lahan korupsi karena datanya tidak betul," ujarnya.
"Saya ambil contoh. Di RW saya ini tahun lalu waktu Bansos, kita bekerja dengan keras untuk mendata ulang dan sudah datanya jadi dan kita kirim ke Mensos. Dan bantuannya sesuai dengan jumlah orang di wilayah RW saya," sambung Agus.
Selain itu, Agus mendapat informasi dari kantor Pos Indonesia, bahwa data masyarakat miskin di wilayahnya yang digunakan saat ini kembali ke data 2015. Ia mengatakan, awal tahun 2021 data masyarakat miskin berjumlah kurang lebih 380 yang terdapat di wilayahnya, tetapi sekarang kembali ke 85.
Hal ini, menurutnya, bisa menjadi persoalan di lapangan nanti terutama ketika bansos tunai (BST) Rp 300 ribu disalurkan, maka jumlah yang menerima bantuan tidak sesuai dengan data yang diberikan.
"Nah itu tugas Mensos, membereskan data yang ada. Mungkin bisa koordinasi dengan Bappenas karena by Perpres 39 tahun 2018, satu data Indonesia itu ada di Bappenas. Saya tidak tahu sampai dimana Kepala Bappenas menangani hal ini tapi itu tugas Mensos, itu yang pertama," jelasnya.
"Jadi, pertama Bu Mensos pastikan data itu beres," tegas Agus.
Agus menyampaikan, tugas kedua Mensos yakni merombak pejabat eselon (hierarki jabatan) satu dan dua, sehingga Risma dapat menempatkan orang-orang terpercayanya. Sebab, eselon tersebut yang akan memberitahu dan bekerja untuk Mensos.
Menurut Agus, Kemensos berhubungan dengan uang yang tidak sedikit. Apabila data-data yang ada tidak benar dan berantakan, maka kemungkinan bisa terjadi korupsi yang besar.
"Jadi menurut saya, tingkat korupsinya itu mohon diselidiki tidak saja dari data tetapi dari penggunaan anggarannya di internal Mensos," tuturnya. [] (Grace Natalia Indah)
