Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat nota kesepahaman dengan International Finance Corporation (IFC) terkait kerja sama tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kinerja di seluruh perusahaan negara, khususnya dalam hal peningkatan peran dan keprofesionalitasan jajaran direksi dan komisaris.
Mengutip siaran resmi Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN I Budi Sadikin mengatakan sinergi dengan salah satu anggota World Bank Group itu diproyeksi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong efektifitas operasional di berbagai perusahaan plat merah.
“Kami juga berharap akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN yang kemudian berujung pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri,” ujarnya Senin, 13 Juli 2020.
Budi menambahkah, upaya ini sekaligus langkah strategis pemerintah dalam membawa BUMN menjadi korporasi berlevel internasional.
“Ada semangat profesionalisme untuk menjadikan perusahaan negara sebagai pelaku usaha kelas dunia,” tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste Azam Khan mengungkapkan bahwa pihaknya percaya seluruh korporasi yang berpredikat BUMN dapat berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, valuasi aset seluruh perusahaan plat merah itu diperkirakan melebihi setengah dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian BUMN dalam misi penting ini,” katanya
“Sehingga, memperbaiki tata kelola adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh persetujuan atas arah kebijakan perusahaan,” ucap Azam.
Sebagai informasi, kolaborasi lembaga pimpinan Erick Thohir dan IFC itu berorientasi pada pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola dan pemberian masukan, serta skema perbaikan dan memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN yang selaras dengan standar internasional saat ini. Kementerian BUMN tertarik menggandeng IFC karena dinilai bisa membawa seluruh sumber daya yang dimiliki oleh World Bank Group.
