Jakarta, (Tagar/6/3) - Arturo Lascanas namanya. Seorang pensiunan polisi Filipina, sempat berbohong saat sidang Oktober tahun lalu untuk menyelidiki keberadaan pasukan penjagal di bawah Presiden Rodrigo Duterte saat menjabat Wali Kota Davao City. Ia dituduh terlibat dalam pembunuhan di luar hukum yang banyak memakan korban sejak Presiden Duterte berkuasa.
Dalam dengar pendapat dengan Senat, Senin (6/3), Lascanas mengaku telah membunuh 300 orang dan 200 orang diantaranya saat menjadi pasukan rahasia di Davao itu. Ia mengaku, pembunuhan terakhir dilakukannya pada 2015 lalu. Dia terpaksa berbohong karena khawatir akan keselamatan keluarganya dan mendapat perintah dari kepolisian untuk "membantah semua hal".
Lascanas juga mengungkap dua pembunuhan yang dilakukan terhadap pengkritik Duterte setelah mendapat instruksi dari seorang pengawal Duterte--yang saat itu masih menjadi wali kota.
Lascanas sempat menangis di depan media saat pertama kalinya mengungkap cerita rahasianya dua pekan lalu, ia adalah orang kedua yang bersaksi di hadapan Senat terkait dugaan keterlibatan Duterte terhadap pasukan jagal anti-narkoba.
"Saya khawatir akan keselamatan orang-orang yang saya cintai," kata Lascanas saat ditanya mengapa dia dulu berbohong mengenai keberadaan pasukan jagal.
Pembela Duterte menolak tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa untuk merongrong sang pemimpin dan kebijakan anti-narkobanya.
Duterte sendiri telah berulangkali membantah telah terlibat dalam pembunuhan ekstra judisial, baik sebagai presiden maupun selama 22 tahun menjabat sebagai wali kota Davao. Kepala kepolisian nasional Ronald dela Rosa, mantan kepala polisi kota Davao di bawah Duterte, menyebut keberadaan pasukan jagal tersebut sebagai mitos yang diciptakan oleh media.
Sebelumnya, beberapa penyelidikan tidak menemukan bukti adanya hubungan antara Duterte dengan kasus-kasus tersebut.
Sementara itu, sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia telah mendokumentasikan sekitar 1.400 pembunuhan mencurigakan di Davao saat Duterte masih menjadi wali kota. Mereka juga mengkritik kebijakan perang narkoba yang menimbulkan efek yang sama.
Lebih dari 8.000 orang telah tewas di Filipina sejak Duterte menjabat sebagai presiden delapan bulan lalu. Sebagian besar di antara korban adalah pengguna narkoba yang tewas di tangan sekelompok orang bersenjata misterius.
Polisi menolak tudingan pegiat, yang mengatakan bahwa mereka mendalangi pembunuhan di luar hukum tersebut. Mereka hanya mengaku bertanggung jawab terhadap 2.555 dari perkara itu, terutama saat terduga menolak penangkapan. (rif/ant)
