TAGAR.id, Manila, Filipian – Kurang dari dua tahun setelah Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., berkuasa, aliansi keluarganya dengan pendahulunya Rodrigo Duterte telah hancur.
Tuduhan penyalahgunaan narkoba, ancaman perpecahan negara, dan rumor rencana kudeta telah menghancurkan persatuan antara keluarga Marcos dan Duterte, yang bersatu untuk Pemilu 2022.
Politik Filipina telah lama menjadi urusan keluarga dengan klan-klan elit yang memerintah negara tersebut, memegang posisi selama beberapa generasi dengan memberikan bantuan, membeli suara, atau melakukan kekerasan.
Keluarga-keluarga seperi itu sering kali membentuk aliansi demi kenyamanan dengan kelurga lain untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan – tetapi hubungan tersebut dapat memburuk ketika ambisi politik bertabrakan atau janji tidak ditepati.
Marcos, putra mantan diktator negara itu, memenangkan kursi kepresidenan dengan telak menyusul kampanye misinformasi besar-besaran di media sosial yang menutupi sejarah kelam keluarganya.
Wakil Presiden terpilih Filipina Sara Duterte (kiri), putri presiden populis Filipina yang akan keluar, disambut oleh Presiden Filipina yang akan datang Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. kedua dari kiri, di Kota Davao, selatan Filipina Minggu 19 Juni 2022. (Foto: voaindonesia.com/AP)
Pasangannya sebagai wakil presiden, Sara Duterte, putri mantan presiden, membantunya mendapatkan dukungan penting dari pulau asal keluarganya, Mindanao.
Klan Marcos dan Duterte sebelumnya memang diperkirakan akan tersingkir pada akhirnya ketika mereka mulai memperkuat basis dukungan saingan mereka dan mengamankan posisi-posisi penting menjelang pemilu sela pada tahun 2025 dan pemilu presiden pada tahun 2028.
Namun hanya sedikit pengamat yang memperkirakan hal ini akan terjadi secepat atau sehebat ini.
Menghadapi unjuk rasa pendukung di kota kelahirannya Davao pada 28 Januari, Duterte menuduh Marcos sebagai "pecandu narkoba", sementara putra bungsunya Sebastian Duterte mengatakan Marcos harus mengundurkan diri.
Marcos membalas keesokan harinya, dengan mengklaim bahwa penggunaan opioid fentanil yang kuat dalam jangka panjang oleh Duterte telah berdampak buruk pada kesehatan Duterte.
Tak satu pun dari mereka memberikan bukti dugaan penggunaan narkoba oleh satu sama lain.
Tuduhan tersebut tampaknya dipicu oleh dukungan Marcos terhadap kampanye perubahan konstitusi negara – yang diperkenalkan setelah ayahnya digulingkan dari kekuasaan pada 1986 oleh pemberontakan yang didukung militer – yang ditentang oleh Duterte.
Marcos mengatakan ia terbuka untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan ekonomi dalam konstitusi untuk memungkinkan lebih banyak investasi asing, tetapi para kritikus memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat membuka jalan baginya untuk memperpanjang masa kekuasaannya.
Para analis mengatakan Duterte juga khawatir putrinya akan dikesampingkan oleh pemerintah dan bahwa Marcos akan mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masuk ke Filipina untuk menyelidiki perang narkoba yang dilakukannya, yang telah menewaskan ribuan orang.
Situasi meningkat pekan lalu ketika Duterte menyerukan Mindanao untuk memisahkan diri dari negara kepulauan lainnya, sehingga mendorong beberapa politisi lokal untuk memperingatkan bahwa ia berisiko dituduh melakukan penghasutan.
Para pengunjuk rasa membawa patung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan mantan presiden Rodrigo Duterte dalam unjuk rasa memperingati 37 tahun revolusi "Kekuatan Rakyat", pada 25 Februari 2023. (Foto: voaindonesia.com/AFP)Para pejabat tinggi keamanan dengan cepat berusaha untuk menghentikan gerakan separatis, dan Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Ano mengatakan pemerintah akan menggunakan "otoritas dan kekuatannya untuk memadamkan dan menghentikan segala upaya untuk memecah-belah Republik."
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner menghabiskan akhir pekan lalu dengan mengunjungi pangkalan militer di Mindanao, mendesak pasukannya untuk setia kepada “otoritas yang berkuasa”.
Kunjungan tersebut terjadi setelah serangkaian rumor yang diberitakan di media lokal -- yang dibantah oleh pihak berwenang -- mengenai rencana untuk menggulingkan Marcos dari kekuasaan.
Seruan pemisahan diri mengirimkan "pesan kuat kepada presiden bahwa dia tidak memperlakukan anggota keluarga Duterte dengan baik," kata profesor ilmu politik Universitas Santo Tomas Dennis Coronacion kepada Kantor Berita AFP.
Keretakan dalam hubungan tersebut mulai muncul pada awal masa jabatan Marcos setelah dia menolak permintaan Sara Duterte untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan dan malah memberinya jabatan menter pendidikan.
Marcos juga berupaya memperbaiki hubungan dengan sekutu tradisional Filipina, Washington, setelah hubungan keduanya retak di bawah pemerintahan Duterte, yang bersikap ramah terhadap China.
Pada bulan November, Marcos mengatakan kemungkinan untuk bergabung kembali dengan ICC sedang “dikaji”, lebih dari empat tahun setelah Duterte menarik diri dari pengadilan yang berbasis di Den Haag itu ketika pengadilan tersebut mulai menyelidiki perang narkoba yang dilakukannya.
Namun Marcos bulan lalu bersikeras menyatakan bahwa pemerintah tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan ICC.
Meskipun pekan lalu Sara Duterte menuduh bahwa dia telah menerima "perlakuan tercela" dari orang-orang dekat presiden, dia berhati-hati untuk tidak mengkritik Marcos secara langsung.
Terlepas dari serangan Rodrigo Duterte terhadap penggantinya, Marcos mengatakan hubungannya dengan Sara Duterte tetap tidak berubah dan dia akan mempertahankannya sebagai menteri pendidikan.
Pemain kunci lainnya dalam melodrama keluarga yang sedang berlangsung ini adalah sepupu Marcos, Martin Romualdez, yang memegang posisi kuat sebagai ketua DPR.
Dia diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028, yang berpotensi mempertemukan dia dengan Sara Duterte yang lebih populer.
Romualdez telah memicu kemarahan Duterte dengan mempelopori upaya untuk mencabut dana rahasia khusus senilai jutaan dolar dari wakil presiden dan departemen pendidikan pada tahun lalu.
Dan DPR, di mana Marcos mendapat dukungan mayoritas, telah mendorong agar stasiun radio dan televisi pro-Duterte dicabut izinnya setelah salah satu pembawa acara melontarkan tuduhan terhadap Romualdez mengenai anggaran perjalanannya. (ab/ns)/AFP/voaindonesia.com. []