Pengacara Haris-Fatia Serahkan Bukti Luhat dalam Bisnis Tambang di Papua ke Polisi

Para saksi ini akan menguatkan bahwa memang ada rekam jejak bisnis tambang LBP di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Tagar/Kemenko Marves)

Jakarta - Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Untuk meperkuat dugaan itu, Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menyerahkan bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis itu ke pihak kepolsian, hari ini, Senin, 4 Maret 2022.

Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy mengatakan bukti akan diserahkan oleh tiga saksi. Para saksi adalah peneliti yang terlibat dalam riset.

"Saksi yang hadir akan membahas seputar riset dan temuan-temuan yang ada dalam riset tersebut. Para saksi ini tentunya akan menguatkan bahwa memang ada rekam jejak bisnis tambang LBP di Papua," kata Andi saat dihubungi wartawan, Senin, 4 April 2022.

Dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tmabng di Papua berujung pada penetapan aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal pencemaran nama baik terhadap Luhut.

Proses hukum bermula ketika Luhut melapor ke Polda Metro Jaya. Dia melaporkan Haris dan Fatia yang bicara dalam video berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan 8008AJaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". demikan judul video diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.

Dalam percakapan di video itu disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group

Sebelumnya, pihak Haris Azhar juga telah menyerahkan 20 bukti perihal dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

"Masih bisa kami sampaikan berikutnya tapi ini adalah salah satu awal. (Bukti berupa) catatan kaki dan bukti otentik dokumen perusahaan yang sah legal valid," kata kuasa hukum Haris, Nurkholis kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu, 23 Maret 2022.

Nurkholis meminta kepolisian kembali memeriksa sejumlah pihak yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan untuk menilai bukti baru yang diajukan pihaknya.

Haris Azhar juga pernah menyampaikan bahwa selama ini proses penyidikan oleh polisi hanya berasumsi pada konten Youtube semata. Haris yakin pihaknya memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya soal dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

"Lalu kami dianggap tidak memiliki bukti omongan tersebut, sejak awal kami mengatakan bahwa proses pidana ini tidak sempurna karena tidak melihat materi diskusi, hanya mengambil sepotong tidak melihat konteksnya," katanya. []


Baca Juga


Berita terkait
Opini: Menerawang Langkah Opung Luhut di Balik Wacana Penundaan Pemilu
Pertanyaannya, Apakah para elit tidak tau dampak negatif jika pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan? Tentu tidak.
Menko Luhut Tegaskan Tol Rangkas Tingkatkan Pertumbuhan Perekonomian di Banten
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan kunjungan ke area gerbang tol rangkas dan perbatasan seksi 1 dan seksi 2, Serang Banten.
Ingatkan Luhut, LaNyalla: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode akan Picu Kemarahan Publik
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.