Bandung - Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSKP) Universitas Padjajaran Bandung, Idil Akbar, mengungkapkan akun-akun robot masif menyebar ketidakpercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PSKP mendorong polisi menghentikan upaya lewat Twitter tersebut.
"Kita meminta polisi segera menghentikan upaya-upaya delegitimasi KPU yang dilakukan akun robot lewat Twitter," tutur Idil di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 24 April 2019.
Polisi dalam hal ini tim cyber diharapkan PSKP mampu menyibak dalang di balik delegitimasi penyelenggara pemilu lewat media sosial. "Terutama koordinator atau yang menggerakkannya bahkan polisi harus mampu menindak tegas pemesan, aktor di balik gerakan upaya deligitimasi KPU ini," lanjutnya.
Pernyataan Idil ini menyikapi analisis big data Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM tentang isu-isu ketidakpercayaan terhadap deligitimasi penyelenggara Pemilu 2019 di media sosial terkonsentrasi di Jawa Barat.
Menurutnya, analisis Fisipol UGM itu tidak boleh diabaikan. Sebab, upaya ini diduga kuat sebagai salah satu rangkaian propaganda kubu yang kalah, yang mengarah pada ancaman atau tindakan inkonstitusional.
"Upaya delegitimasi ini sudah inkonstitusional mengarah pada ancaman, yang ujung-ujungnya makar. Apalagi dengan menggunakan people power, sudah jelas itu," lanjutnya.
Sepatutnya pihak yang tidak menerima hasil real count KPU atau jika ada yang mengkalim ditemukan kecurangan terkait Pemilu 2019, Idil meminta agar menggunakan mekanisme yang sah dengan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tidak ada alasan bagi yang kalah, lanjut Idil, tidak menerima hasil Pemilu 2019 dengan melakukan upaya inkonstitusional, salah satunya delegitimasi KPU melalui medsos.
"Kalau ada pihak yang menuduh KPU curang, berpihak ke pasangan nomor urut 01, ya laporkanlah ke Bawaslu. Jangan menggunakan upaya-upaya fitnah, menakut-nakuti masyarakat. Pakailah saluran yang benar," tandas Idil.
Baca juga:
