UNTUK INDONESIA
Penambahan Titik BBM Satu Harga Kebijakan BPH Migas
Pertamina menegaskan posisinya hanya sebagai operator dalam penambahan titik BBM satu harga di Papua.
General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII wilayah Maluku - Papua, Herra Indra Wirawan. (Foto: Tagar/Paul Manahara Tambunan)

Jayapura - Pertamina menegaskan posisinya hanya sebagai operator dalam penambahan titik BBM satu harga di Papua. Sedangkan kebijakan diputuskan langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Jakarta.

General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII wilayah Maluku - Papua, Herra Indra Wirawan mengatakan apapun perintah dari BPH Migas akan dilaksanakan seluruh regional di Indonesia.

BBM Satu Harga atau Subsidi itu adalah ranah pemerintah. Pertamina sebagai pelaksana yang mengeksekusi apa yang ditunjuk.

”Apapun kebijakan dari BPH Migas, yang jelas akan kami laksanakan terkait kuota dan titiknya untuk MOR VIII, ” ujar Herra kepada wartawan di Jayapura, Jumat 6 Maret 2020.

Herra tak memungkiri adanya permasalahan keamanan di Papua. Apalagi, gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah pengunungan Papua. Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan setempat.

”Prinsipnya, kami juga akan tetap melaksanakan sesuai dengan pemerintah daerah, termasuk dengan lembaga penyalurnya adalah rekomendasi dari pemerintah setempat. Mau kondusif atau tidak kita tetap laksanakan,” jelasnya.

Manager Corporate Communication dan Relation Pertamina MOR VIII, Edi Mangun menambahkan, apa pun kebijakan BPH Migas terkait penambahan titik BBM satu harga di Papua, akan tetap dilaksanakan oleh pihaknya.

“BBM Satu Harga atau Subsidi itu adalah ranah pemerintah. Pertamina sebagai pelaksana yang mengeksekusi apa yang ditunjuk. Jika pemerintah minta harus ditambah maka kami akan laksanakan,” ujarnya. []

Berita terkait
KKP Sebut 59 Warga Papua Terpantau Corona
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura, Harold Pical menyebutkan sebanyak 59 warga Papua berstatus terpantau virus corona
Papua Bentuk Satgas Pencegahan Virus Corona
Satgas pencegahan virus corona segera dibentuk di Provinsi Papua. Tujuan dibentuknya satgas adalah untuk mencegah masuknya corona ke Papua
Tim Medis Papua Kekurangan Alat Pelindung Diri
Dinas Kesehatan Provinsi paling timur Indonesia, Papua, kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.
0
DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN
Politisi PKS di DPR Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan APBN 2020 terkait Covid-19.