Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk provinsi dan daerah lain telah melakukan kajian dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mencari provinsi mana yang mengalami pukulan berat imbas Covid-19.
Hasilnya, ada enam provinsi yang kondisinya tertekan berat, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara.
"Terutama pariwisatanya yang merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam," kata Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers Kemenkeu, Senin, 27 Juli 2020.
Baca juga: Nyaris Rp 1 Juta, Harga Emas Hari Ini Rp 997.000
Maka dari itu, kata dia pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dari total alokasi dana PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 695,2 triliun, dukungan yang diberikan ke pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 23,7 triliun.
Dana tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 5 triliun, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,7 triliun, dan penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemda sebesar Rp 10 triliun.
Pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana ke-empat Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo serta BPD Jawa Tengah diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side dan demand side.
Sisi supply side, kata dia pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD dan demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.
Namun, menurutnya pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi di daerah. Saat ini, dibutuhkan pula peran Pemda agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. "Kita ingin bekerja erat dengan Pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” tuturnya.
Selain itu, diperlukan juga kerja sama dari seluruh lembaga agar alokasi dana APBN tidak sia-sia. “Saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerjasama bersama dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita,” ujarnya. []
