Pemkot Surabaya Akan Penilaian Prokes Tahapan Pilkada

Untuk pelaksanaan tahapan Pilkada, Pemkot Surabaya membentuk tim independen berisi para pakar untuk memberikan assessment.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)

Surabaya - Demi menjamin keselamatan dan mencegah klaster Pilkada, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan assessment atau penilaian setiap tahapan Pilkada. Keputusan itu merujuk pada hasil rapat yang digelar pada 15 September 2020 yang menghadirkan semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada Surabaya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Irvan Widyanto memastikan bahwa setiap tahapan pilkada nantinya akan dilakukan penilaian pencegahan penyebaran Covid-19.

Tim Independen ini nanti akan melakukan assessment atau penilaian risiko penyebaran Covid-19 di setiap kegiatan dalam tahapan-tahapan Pilkada

Menurutnya, penilaian ini berasal dari Tim Independen berisi para ahli atau pakar. 

“Tim Independen ini nanti akan melakukan assessment atau penilaian risiko penyebaran Covid-19 di setiap kegiatan dalam tahapan-tahapan Pilkada,” kata Irvan.

Prosesnya, lanjut dia, setiap akan melaksanakan kegiatan, maka diminta untuk menyampaikan surat kepada Gugus Tugas. Kemudian, surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penilaian.

Ia menegaskan apabila dalam penilaian merekomendasikan bahwa kegiatan tersebut kurang menjaga protokol kesehatan dan berpotensi penularan, maka sangat mungkin kegiatan tersebut dilarang. 

“Begitu pula sebaliknya, jika dalam assessment itu bagus, maka kami persilakan untuk lanjut,” kata dia.

Sebenarnya, lanjut dia, pada saat pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Surabaya, pihaknya sudah melakukan penilaian. Hal ini akan terus dilanjutkan pada tahapan-tahapan pilkada berikutnya, termasuk pada saat pengumuman hasil penetapan paslon pada 23 September 2020 maupun pengundian nomor urut paslon pada 24 September 2020.

“Jadi, terkait dengan pengundian nomor urut paslon, nanti pihak KPU mengirimkan surat kepada kami dan selanjutnya akan dilakukan asessment tempat yang dipilih KPU itu. Namun, kami sarankan untuk mengutamakan daring dan tempat terbuka,” tuturnya.

Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 ini juga menjelaskan bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, harus menghindari 3C, yaitu Closed spaces atau ruang tertutup dengan ventilasi rendah, Crowded place atau tempat yang padat orang atau kerumunan, dan Close contact setting atau kontak dekat seperti percakapan jarak dekat.

Selain itu, harus juga memperhatikan VDJ, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Semakin faktor VDJ dijaga, maka semakin rendah risiko penyebaran Covid-19. Sebaliknya, saat ketiga faktor VDJ overlap, maka risiko penyebarannya sangat tinggi.

“Jadi, hindari 3C dan harus memperhatikan VDJ. Pemilihan tempat untuk pengundian nomor urut paslon juga harus memperhatikan ini,” ucapnya.[]

Berita terkait
Riwayat 2 Bandar Narkoba Ditembak Mati Polisi Surabaya
Kapolrestabes Surabaya menyebutkan kedua pelaku sebelumnya membawa sabu seberat 35 Kg dari Pekanbaru. 15 Kg sudah disortir di Jakarta.
Penyebab Pendeta di Surabaya Divonis 10 Tahun Penjara
Pendeta HL divonis 10 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap jemaat di bawah umur.
Mobil Seruduk Truk di Tol Surabaya - Mojokerto, 3 Meninggal
PJR Polda Jawa Timur menduga kecelakaan terjadi di Tol Surabaya-Mojokerto akibat sopir mobil Innova mengendarai dalam kondisi mengantuk.
0
Alasan Erick Thohir Tunjuk Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya memilih Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom, yaitu mendorong pengembangan konten lokal pada Telkom.