UNTUK INDONESIA
Pemkab Garut Deklarasikan Zona Integritas Bebas Korupsi
Pemkab Garut deklarasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapang Setda Kabupaten Garut, 17 September 2020 (Foto: Humas Pemkab Garut/jabaraprov.go.id).

Garut - Bersamaan dengan Apel Kesiapsiagaan Relawan Gugus Tugas Covil-19, Pemkab Garut, Jawa Barat, mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapang Setda Kabupaten Garut, 17 September 2020.

Deklarasi ini merupakan tindak lanjut terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Garut oleh evaluator Kementerian PAN-RB, dengan melibatkan 6 OPD/Bagian sebagai agen perubahan, yakni : Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda, BKD, Diskominfo, BPKAD, Bappeda, dan Inspektorat, serta melibatkan 10 sampel OPD unit kerja (PUPR, Disperkim, Disparbud, Dinsos, Disdukpil, Dinas LH, Diskanak, DPMPT, Disdik, dan Dinas Pertanian).

Menurut Inspektur Kabupaten Garut, Zat Zat Munazat, pelaksanaan PMPRB tersebut memiliki indikator panilaian, salah satunya adalah OPD dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan menetapkan 5 OPD, yaitu : Disdukpil, DPMPT, RSUD dr. Slamet, Dinas Kesehatan (PKM Cibatu), Kecamatan Selaawi.

Kelima OPD ini dipersiapkan Pemkab Garut untuk diusulkan sebagai OPD yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk tahun 2021, dengan Tim Penilai Nasional (TPN) Kemen PAN- RB, KPK dan Ombudsman.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, Pemkab Garut melakukan langkah dalam pemicuan, lebih agresifnya peran APIP di dalam rangka memberikan arahan-arahan sebagai langkah preventif, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan yang komitmenkan dengan zona integritas ini dapat terwujud.

Bupati juga mengingatkan, reformasi birokrasi bukan berarti melakukan langkah-langkah mengganti semua, namun secara bertahap melakukan penggantian sesuai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Bupati Garut, meskipun untuk reformasi birokrasi sudah bagus, tetapi dalam pemicuan dan hasilnya perlu ditingkatkan agar langkah-langkah pemicuan bisa menghasilkan hasil reformasi birokrasi.

"Alhamdulillah, Kabupaten Garut diijadikan Percontohan oleh Kementrian PAN-RB di dalam rangka reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mendapat nilai terbaik se-Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten dengan nilai BB," ucapnya usai menyaksikan penandatangan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh 5 OPD (Humas Pemkab Garut/jabaraprov.go.id). []

Berita terkait
Dandim 0611 Garut Buka Kegiatan Tangkal Radikalisme
Dandim 0611 Garut buka kegiatan tangkal radikalisme yang diikuti Danramil, Kapolsek, Forkompicam dan mahasiswa di Garut
Daerah Otonom Baru Garut Utara di Jawa Barat
Bupati Garut, Jabar, H Rudy Gunawan, dukung penuh Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara