Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahaya bila sejumlah partai oposisi kuat merapat ke koalisi partai pendukung pemerintahan. Terlebih jalannya pemerintahan menjadi minim oposisi.
"Bahaya! Jika pemerintahan yang di dalamnya tidak ada oposisi yang kuat," kata Ujang kepada Tagar pada Selasa, 15 Oktober 2019.
Menurut dia, bila menyisakan 'secuil' partai oposisi saat roda-roda pemerintahan dijalankan maka fungsi check and balance tidak akan berjalan efektif.
"Tak akan ada yang mengontrol pemerintah ketika nanti pemerintah salah arah dan jalan," kata dia.
Ujang kemudian mengutip pernyataan sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau karib dikenal Lord Acton.
"Karena kata Lord Acton: Power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung disalahgunakan (korup). But absolute power corrupt absolutely, dan jika kekuasaan yang absolut penyalahgunaan kekuasannya akan semakin besar," ucap Ujang.
Isyarat masuknya partai oposisi ke gerbong koalisi partai pendukung pemerintah menyeruak jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Partai Gerindra, Demokrat dan PAN telah memproklamirkan siap membantu pemerintahan jika dibutuhkan.
Berbeda dengan Gerindra, Demokrat dan PAN, PKS tetap teguh menyatakan sebagai oposisi pemerintahan guna menjalankan fungsi kontrol.
