TAGAR.id, Bangkok, Thailand - Para pekerja di Kota Bangkok, Thailan, diminta untuk bekerja dari rumah, untuk menghindari polusi udara yang parah, ketika lapisan asap berbahaya menyelimuti ibu kota Thailand itu pada Kamis (15/2).
Otoritas kota meminta kerja sama dari pada sektor usaha, untuk membantu para pekerja di kota berpenduduk 11 juta orang itu menghindari polusi, yang diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat.
Laman pengamatan kualitas udara, IQAir, menempatkan Bangkok diantara 10 kota paling berpolusi di dunia pada Kamis (15/2/2024) pagi.
Tingkat yang paling berbahaya adalah PM2,5 partikel – begitu kecil sehingga dapat masuk ke aliran darah – dan merupakan besaran yang 15 kali lipat dari panduan tahunan WHO, menurut IQAir.
Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan pada Rabu malam, bahwa semua pekerja di kota itu akan bekerja dari rumah pada Kamis dan Jumat.
“Saya akan meminta kerja sama dari jaringan BMA yang terdiri dari 151 perusahaan dan organisasi, baik kantor-kantor pemerintah maupun sektor swasta,” kata dia dalam sebuah pernyataan sambil menambahkan bahwa lebih dari 60 ribu orang terdampak kondisi ini.
Sebuah papan iklan terlihat di tengah tingginya tingkat polusi udara di Bangkok, Thailand, 18 Oktober 2023. (Foto: voaindonesia.com/AFP)BMA adalah singkatan dari Bangkok Metropolitan Administration.
Chadchart mengatakan, setidaknya 20 dari 50 distrik yang ada di Bangkok diperkirakan memiliki tingkat polusi udara yang tidak sehat mencapai PM2,5 partikel, dan masalah ini akan berlangsung lama karena cuaca tak berangin.
Kualitas udara di Thailand secara berkala anjlok pada bulan-bulan pertama awal tahun karena asap dari petani yang membakar pokok sisa tanaman di ladang menambah emisi industri dan asap knalpot kendaraan.
Bangkok dan kota Chiang Mai di sisi utara berada di antara kota-kota paling berpolusi di dunia dalam beberapa hari tahun lalu.
Krisis kesehatan berkembang dari persoalan ini, di mana setidaknya dua juta orang di Thailand membutuhkan perawatan kesehatan sebagai dampak polusi pada 2023.
Pemerintahan perdana menteri Srettha Thavisin, yang mulai berkuasa pada Agustus tahun lalu, telah berjanji untuk menangani persoalan polusi udara sebagai “agenda nasional”, dan RUU Udara Bersih telah didukung oleh kabinetnya bulan lalu.
Tetapi persoalan itu tetap ada, dan pengadilan di Chiang Mai bulan lalu memerintahkan pemerintah membuat rencana darurat untuk menangani polusi udara dalam 90 hari. (ns/lt)/AFP/voaindonesia.com. []