Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan bahwa struktur ekonomi nasional yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga terus berfokus dalam menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin, 16 Agustus 2021.
“Implementasi Undang-undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 14 Agustus 2021 (Foto: presidenri.go.id - BPMI Setpres/Muchlis Jr.)Dari sisi investasi, realisasi investasi Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2021 -tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan- mencapai sedikitnya Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Presiden berharap agar penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini bisa memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.
“Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus pemerintah upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian nasional.
“Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan, terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri,” kata Presiden.
UMKM Bordir di Jawa Timur sedang melayani pemesanan perlengkapan seragam sekolah (Foto: voaindonesia.com - VOA/Petrus Riski)
Di samping itu, perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus digencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi-perdagangan-elektronik.
“Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar, dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun di tahun 2021,” ujar Jokowi (BPMI Setpres)/presidenri.go.id. []
